Sejumlah Warga Miskin Terima Bantuan Modal Usaha EKP Pokirwan Fraksi PKS Dapil VI



Photo/dok : 16 Orang Penerima Modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dari Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH)

Aceh Utara I Sebanyak 16 orang penerima modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP) merupakan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH), 14 orang diantaranya mendapatkan bantuan berupa barang-barang kelontong dan 2 orang lainnya adalah penerima bantuan mesin jahit Kamis (09/09/2021)

Penyerahan tersebut dilakukan secara simbolis halaman rumah anggota DPRK Aceh Utara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)oleh Fuad selaku kepala dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh Utara.

“Bantuan ini bersumber dari APBK Aceh Utara melalui pokirwan. Kegiatan ini adalah bagian dari aspirasi masyarakat yang kita serap pada saat melakukan reses ke Dapil VI di 4 (empat) Secamatan termasuk Tanah Jambo Aye, Baktiya, Seunuddon, dan baktiya barat”, ujar Zulkifli politisi Partai PKS.


“Sebenarnya bantuan UEP ini banyak yang sudah kita usulkan pada tahun 2021, namun terkendala dengan adanya pandemi covid-19 maka tidak semua aspirasi masyarakat dapat kita tampung akibat keterbatasan anggaran pemerintah. Dan Kami berterima kasih kepada Dinas Sosial pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Aceh Utara yang telah merealisasikan bantuan Modal Usaha tersebut, serta masukan dari pendamping PKH guna peningkatan ekonomi masyarakat kurang mampu dari KPM PKH" paparnya

Dirinya sambung menjelaskan " Bantuan ini sangat membantu masyarakat apalagi kondisi ekonomi masyarakat sedang terpuruk karena mata pencaharian mereka terbatasi. Kami berharap bantuan modal usaha seperti ini dapat menjadi prioritas pemerintah dalam hal rehabilitasi dan rekonsiliasi pemulihan ekonomi masyarakat saat pandemi, jadi Dana Covid-19 tidak hanya diprioritaskan pada penanganan kesehatan saja namun juga pemberdayaan ekonomi masyarakat lemah sehingga dapat menstimulus usaha ekonomi keluarga yang sempat jatuh selama pandemi" tandasnya pak Jol sapaan karib Zulkifli.

Dirinya juga berharap, bahwa untuk tahun 2022 pemerintah harus mengalokasikan lebih besar dana APBK Aceh Utara untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun 2022 pasal 5 ayat 2 tentang penanganan pandemi corona Virus Disease 2019 Di” tutup Zulkifli.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Aceh Utara yang disampaikan bawahannya Muklis, menuturkan " Bantuan untuk fakir miskin dalam menyikapi dampak pandemi covid-19, berasal dari dana Pokirwan DPRK Aceh Utara tahun 2021" tuturnya. (aif)

Post a Comment

0 Comments