Opini : Dilema,Tidak Vaksin Tidak Dapat BLT-DG,Tidak Salurkan BLT-DG Akan di Potong Anggaran Desa 2022


HABANANGGROE24.COM - Semakin meningkatnya Covid-19 di indonesia,semakin banyak peraturan dan surat edaran yang di keluarkan.Tidak dapat dipungkiri sebahagian Masyarakat Indonesia merasa ketakutan di vaksinisasi,padahal vaksinisasi sudah di uji oleh Presiden Indonesia dan dinyatakan aman.

Karena ketakutan warga untuk divaksinisasi,sebahagian kepala desa tidak akan memaksa rakyatnya untuk ikut vaksinisasi,namun pemerintah mengeluarkan peraturan,seperti ketentuan pasal 13A Ayat (4) peraturan presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinisasi dalam rangka penanggulan pandemi covid-19, disebutkan bahwa setiap orang yang telah di tetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 yang tidak mengikuti vaksinisasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial,penundaan atau penghentian layanan administratif pemerinthan dan/atau denda.

Selain itu peraturan untuk desa juga dikeluarkan pada PMK Nomor 222 Tentang Pengelolaan dana desa di pasal 56 tercantum bagi pemerintah desa yang tidak melaksanakan BLT selama 12 bulan tahun anggaran 2021 dikenakan sanksi pemotongan dana desa sebesar 50% dari dana desa yang akan disalurka pada tahap II 2022.

 APA LANGKAH KEPALA DESA?

Menghadapi rakyat didesa tentunya bukan hal yang mudah bagi kepala desa,ada yang pro dan kontra terhadap pemerintah desa,ada masyarakat yang mahu di vaksin ada juga yang tidak,adapun langkah yang harus di ambil kepala desa yaitu ;

1.Sosialisasi Vaksinisasi kepada warga
 Agar masyarakat percaya vaksin tidak bahaya dan aman digunakan tentunya pemerintah desa harus mensosialisasikan tentang penting dan amannya vaksinisasi.


2.Tindak Tegas
 Kepala desa dapat mengambil langkah tindak tegas untuk pemberhentian BLT-DD terhadap warga yang tidak di ingin di vaksinisasi sesuai dengan peraturan Presiden

Hal tersebut dilaksanakan untuk menjalan sebuah peraturan bupati,agar tida terjadi pemotongan anggran desa di tahun 2022.


Bagaimana Dengan Nasib Warga Yang Kurang Mampu?

Jika didalam sebuah desa ada warga yang kurang mampu tentunya mendapatkan bantuan BLT-DG dan tidak ingin di vaksinisasi semua kebijakan tersebut dapat di ambil oleh Keuchik secara adat istiadat.
Kebijakan Memilih memberikan bantuan ataupun Memilih menjalan peraturan?






Post a Comment

0 Comments