PENGGUSURAN PAKSA TERHADAP ASRAMA MAHASISWA UNCEN MERUPAKAN TINDAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM


Siaran Pers
Nomor : 015/SP-LBH-Papua/VI/2021

“Ketua Pengadilan Negeri Klas Ia Jayapura wajib menerima Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Yang Diajukan Oleh Mahasiswa Aktif Penghuni Asrama Mahasiswa Universitas Cenderawasih”

Sesuai dengan Kepres Nomor 389 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Cenderawasih bertujuan untuk menyelenggarakan pembangunan manusia di papua maka rektor Universitas Cenderawasih selaku pimpinan memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pembangunan manusia di papua. Dengan melihat tujuan pendirian fasilitas Asrama Mahasiswa Universitas Cenderawasih untuk menyediakan tempat tinggal bagi mahasiswa universitas cenderawasi aktif selama kulia di Universitas Cenderawasih.
 
Berdasarkan kondisi itu secara langsung menunjukan fakta Universitas Cenderawasih secara institusi sedang mewujudkan ketentuan Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia” sebagaimana diatur pada Pasal 12, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  dan ketentuan Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak” sebagaimana diatur pada Pasal 40, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Terkait pemenuhan hak atas pendidikan dan hak atas tempat tinggal bagi mahasiswa universitas cenderawasi aktif secara hukum menjadi tanggungjawab Rektor Universitas Cenderawasih sesuai dengan perintah perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab Negara terutama pemerintah sebagaimana diatur pada pasal 28i ayat (4), UUD 1945.  

Sekalipun demikian kewajiban hukum Rektor Universitas Cenderawasih untuk memenuhi hak atas pendidikan dan hak atas tempat tinggal bagi mahasiswa universitas cenderawasi aktif namun pada perkembangannya Rektor Universitas Cenderawasih dan PB PON melakukan kerja sama dalam rangka menjadikan Asrama Mahasiswa Univerisas Cenderawasi sebagai tempat untuk menampung atlit PON selama kegiatan PON berlangsung. Pada perkembangannya meskipun Ketua PB PON telah mengeluarkan Surat Nomor : 591/02/03/7/III/2021, Perihal : Penggunaan Akomodasi Rusunawa Milik Universitas Cenderawasih Jayapura yang dikirimkan kepada Rektor Uncen yang intinya menyatakan bahwa “mengingat dinamika dan polemik yang sedang terjadi saat ini antara para penghuni Rusunawa yang belokasi di kampus Waena dengan pihak UNCEN maka, dengan ini disampaikan bahwa PB.PON XX tahun 2021 Papua tidak dapat menggunakan Rusunawa tersebut dalam penyelenggaraan PON XX tahun 2021 Papua dan selanjutnya hanya akan menggunaan Asrama Mahasiswa UNCEN yang berlokasi di kampus UNCEN Abepura” namun Rektor Universitas Cenderawasi mengabaikannya selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2021 dan 11 Mei 2021 Rektor Universitas Cenderawasih dibantu aparat keamanan dari Polsek Abepura dan Koramil Abepura melakukan pembongkaran atap rumah 8 Unit Asrama Mahasiswa Universitas Cenderawasih Unit Kangguru Sakura yang terletak di dalam lingkungan kampus Universitas Cenderawasi Abepura. Selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2021 Rektor Universitas Cenderawasih melakukan pengusiran mahasiswa Universitas Cenderawasi aktif dan pembongkaran anak tangga penghubung antara lain satu dengan lantai diatasnya. 

Sebelum, saat dan sesudah pembongkaran Asrama Mahasiswa Universitas Cenderawasih Rektor Universitas Cenderawasih tidak menyiapkan “tempat pindah sementara ke asrama lain yang tidak dilakukan renovasi. Alternatif kedua adalah membiayai sewa kamar sementara selama proses renovasi sampai kegiatan PON selesai dilaksanakan” sesuai dengan pernyataan  Rektor Universitas Cenderawasih dalam Surat Nomor : 1662/UN20/HK/2021, Perihal : Tanggapan atas Somasi LBH Jayapura kepada Rektor Universitas Cenderawasi yang ditujukan kepada Ketua LBH Papua sehingga jelas-jelas menunjukan bahwa Rektor Universitas Cenderawasih mengabaikan perintah pasal 28i ayat (4), UUD 1945  dan jelas-jelas melanggar hak atas pendidikan dan Hak atas tempat tinggal bagi mahasiswa universitas cenderawasi aktif yang menempati Asrama Mahasiswa Universitas Cenderawasih yang dijamin pada Pasal 12, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia junto Pasal 40, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada dasarnya tindakan pembongkaran Asrama Mahasiswa Universitas Cenderawasih tanpa realisasi isi Surat Nomor : 1662/UN20/HK/2021 yang dilakukan oleh Rektor Universitas Cenderawasih bertentangan dengan prinsip perlindungan prosedural yang harus diterapkan berkaitan dengan penggusuran  paksa meliputi: 

a. Sebuah peluang atas pembicaraan yang tulus dengan orang-orang yang terimbas;

b. Pemberitahuan yang memadai dan rasional kepada semua orang yang terimbas mengenai jadwal pelaksanaan pengusiran; 

c. Informasi mengenai penggusuran  yang diajukan, dan, bilamana memungkinkan, mengenai fungsi alternatif dari tanah atau rumah itu, yang harus tersedia dalam waktu singkat bagi semua orang yang terimbas;

d. Jika melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, para pejabat pemerintah atau wakil-wakil mereka harus hadir selama pelaksanaan pengusiran; 

e. Semua orang yang melaksanakan pengusiran itu harus diidentifikasi secara tepat; 

f. Pengusiran tidak boleh dilaksanakan dalam cuaca buruk atau pada malam hari kecuali memang dikehendaki oleh orang-orang yang terimbas; 

g. Ketetapan atas pemulihan oleh hukum; dan 

h. Ketetapan, sejauh memungkinkan, atas bantuan hukum bagi orang-orang yang membutuhkannya untuk menuntut kompensasi melalui pengadilan.

Atas dasar itu, menunjukan bahwa Rektor Universitas Cenderawasih telah melakukan dugaan Penggusuran paksa atau pengusiran paksa terhadap mahasiswa Universitas Cenderawasi aktif penghuni Asrama Mahasiswa Universitas Cenderawasih. 

Untuk diketahui bahwa tindakan Penggusuran paksa atau pengusiran paksa adalah tindakan pemindahan sementara atau permanen yang bertentangan dengan keinginan sejumlah individu, keluarga, dan/atau komunitas atas tanah-tanah yang mereka kuasai tanpa adanya ketetapan-ketetapan dan akses hukum yang layak atau perlindungan lainnya sesuai diatur pada Pasal 11 ayat (1) Komentar Umum/General Comment No. 7, Kovenan Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Pada prinsipnya “pengusiran atau penggusuran paksa merupakan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia, karena pengusiran paksa selain mengancam hak atas perumahan, warga memiliki potensi besar memunculkan pelanggaran hak-hak sipil dan politik, misalnya hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk tidak diusiknya privasi, keluarga, dan hak untuk menikmati kepemilikan secara tenteram” sebagaimana diatur dalam Komentar Umum/General Comment No. 7 Pasal 11 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. 

Selain adanya pelanggaran HAM milik Mahasiswa Universitas Cenderawasih, dalam peristiwa pengusiran paksa terhadap mahasiswa universitas cenderawasi aktif saat pembongkaran anak tangga pada tanggal 21 Mei 2021 ada banyak barang milik mahasiswa universitas cenderawasi aktif yang mengalami kerusakan akibat tindakan pelemparan barang dari kamar ke luar Asrama Rusunawa Block A & B Kampwolker, Unit 1 sampai dengan Unit 6 Kampwolker. Berdasarakan fakta diatas secara langsung menunjukan Rektor Universitas Cenderawasi melalui petugas penertiban bersama aparat keamanan dari institusi POLRI (Polda Papua, Polresta Jayapura dan Polsek Abepura dan Brimob) dan aparat keamanan dari intitusi TNI (Koramil Abepura) secara terang-terang melakukan dugaan tindakan “Barang siapa dengan terang-terang dan secara bersama-sama mengunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan” sebagaimana diatur pada pasal 170 ayat (1) KUHP terhadap barang milik mahasiswa universitas cenderawasi penghuni Asrama Rusunawa Block A & B Kampwolker, Unit 1 sampai dengan Unit 6 Kampwolker yang terletak di dalam lingkungan kampus Universitas Cenderawasi Waena. 

Berdasarkan uraian panjang diatas secara tegas telah menunjukan bahwa dalam rangka mewujudkan kerja sama Rektor Universitas Cenderawasih dan PB PON untuk menjadikan Asrama Mahasiswa Univerisas Cenderawasi sebagai tempat untuk menampung atlit PON telah berdampak pada dugaan terlanggarnya Pasal 12 dan Pasal 40, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan merupakan fakta penggusuran paksa merupakan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia sesuai Komentar Umum/General Comment No. 7 Pasal 11 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya dan juga adanya Dugaan Tindak Pidana Pengrusakan sebagaimana diatur pada Pasal 170 ayat (1) KUHP maka jelas-jelas menunjukan fakta hukum Rektor Universitas Cenderawasih melakukan tindakan pelanggaran hukum yang melahirkan adanya kerugian yang diderita oleh Mahasiswa Universitas Cenderawasih yang menempati Asrama mahasiswa universitas cenderawasi. Atas dasar kesimpulan tersebut menunjukan bahwa Rektor Universitas Cenderawasih telah melakukan dugaan tindakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Dengan berpegang pada fakta hukum diatas sehingga Lembaga Bantuan Hukum Papua selaku kuasa hukum Mahasiswa Universitas Cenderawasih penghuni Asrama mahasiswa universitas cenderawasi menegaskan kepada :

1. Rektor Universitas Cenderawasih wajib bertanggungjawab atas dugaan tindakan Perbuatan Melawan Hukum saat Pengusuran Paksa Asrama Mahasiswa Universitas Cenderawasi;

2. Ketua Pengadilan Negeri Klas Ia Jayapura wajib menerima Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Mahasiswa Universitas Cenderawasih penghuni Asrama mahasiswa universitas cenderawasi;

3. Rektor Universitas Cenderawasih realisasi pernyataan menyiapkan “tempat pindah sementara ke asrama lain yang tidak dilakukan renovasi. Alternatif kedua adalah membiayai sewa kamar sementara selama proses renovasi sampai kegiatan PON selesai dilaksanakan” sebagaimana dalam Surat Jawaban Somasi Nomor : 1662/UN20/HK/2021.

Demikian siaran pers ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Jayapura, 7 Juni 2021

Hormat Kami
Lembaga Bantuan Hukum Papua

EMANUEL GOBAY, S.H.,MH
(Direktur)

Narahubung : 082199507613

Post a Comment

0 Comments