PENGGUSURAN PAKSA ASRAMA MAHASISWA UNIVERSITAS CENDERAWASIH MERUPAKAN FAKTA TINDAKAN MALADMINISTRASI

Siaran Pers
Nomor : 016/SP-LBH-Papua/VI/2021

“Ombusman Republik Indonesia Perwakilan Papua segera menindaklanjuti pengaduan tindakan Mal Atministrasi yang dilakukan oleh Rektor Universitas Cenderawasih dalam kasus pengusuran paksa Asrama Mahasiswa Uncen”

Persoalan pengusuran paksa asrama mahasiswa universitas cenderawasih bermula ketika PB PON mengajukan permohonan kepada Rektor Uncen untuk mengunakan beberapa asrama dilingkungan Universitas Cenderawasih dengan catatan pembangunana asrama yang akan digunakan atlit PON yang datang dari berbagai Propinsi di Indonesia yang diperkirakan kurang lebih 2 minggu lamanya tinggal di asrama. Untuk itu maka asrama akan direnovasi oleh PB PON yang nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas didalam setiap kamar setara dengan hotel bintang tiga (baca : jawaban somasi Rektor Uncen). 

Pada perkembangannya pada tanggal 17 Maret 2021, Ketua PB PON mengeluarkan Surat Nomor : 591/02/03/7/III/2021, Perihal : Penggunaan Akomodasi Rusunawa Milik Universitas Cenderawasih Jayapura yang dikirimkan kepada Rektor Uncen yang intinya menyatakan bahwa “mengingat dinamika dan polemik yang sedang terjadi saat ini antara para penghuni Rusunawa yang belokasi di kampus Waena dengan pihak UNCEN maka, dengan ini disampaikan bahwa PB.PON XX tahun 2021 Papua tidak dapat menggunakan Rusunawa tersebut dalam penyelenggaraan PON XX tahun 2021 Papua dan selanjutnya hanya akan menggunaan Asrama Mahasiswa UNCEN yang berlokasi di kampus UNCEN Abepura”. Di hari yang sama, perwakilan mahasiswa universitas cenderawasih penghuni asrama mahasiswa mengadukan persoalan yang dihadapi para penghuni asrama mahasiswa universitas cenderawasi kepada LBH Papua. 

Dalam rangka memperjuangkan hak-hak mahasiswa pada tanggal 31 Maret 2021, LBH Papua selaku kuasa hukum para penghuni asrama mahasiswa mengirimkan Surat Nomor : 107/SK/LBH.P/III/2021, Perihal : Somasi Pertama kepada Rektor Universitas Cenderawasi menesakan bahwa berdasarkan kronologi dan analisa hukum sebagaimana dalam Surat Somasi disarankan kepada “pihak universitas cenderawasih jayapura dalam hal ini Rektorat Uncen Jayapura agar membatalkan niat untuk meminta penghuni asrama Uncen Jayapura untuk mengosongkan Asrama sebelum dilakukan musyawara bersama”. Sebagai jawabannya Rektor Uncen mengeluarkan Surat Tanggapan atas Somasi LBH Jayapura kepada Rektor Universitas Cenderawasi yang ditujukan kepada Ketua LBH Papua dengan Nomor : 1662/UN20/HK/2021. Secara garis besar dalam surat tersebut disebutkkan bahwa berdasarkan Perundang-undangan, Rektor sebagai pejabat pemerintah di lingkungan Universitas Cenderawasi memiliki fungsi sebagai berikut : a. mengatur, b. melayani, c. membangun, d. mengendalikan dan e. melindungi. Secara khusus berkaitan dengan melindungi Rektor  Universitas Cenderawasi terhadap mahasiswa Universitas Cenderawasi yang sebelumnya menempati asrama-asrama yang dilakukan renovasi oleh PB PON. Fungsi ini akan diwujudkan dengan : “Rektor  Universitas Cenderawasi dalam bentuk menjamin kepada mahasiswa yang sebelumnya menempati asrama-asrama yang direnovasi akan diupayakan pindah sementara ke asrama lain yang tidak dilakukan renovasi. Alternatif kedua adalah Rektor  Universitas Cenderawasi akan berupaya sedapat mungkin untuk membiayai sewa kamar sementara selama proses renovasi sampai kegiatan PON selesai dilaksanakan” inilah wujud perlindungan Rektor Universitas Cenderawasi terhadap mahasiswa yang berpartisipasi pada agenda nasional yang dilaksanakan di papua.

Terlepas dari itu, dalam rangka mewujudkan kerja sama Rektor Uncen dan PB PON dalam rangka menggunaan Asrama Mahasiswa UNCEN yang berlokasi di kampus UNCEN Abepura maka pada tanggal 10 Mei 2021 dan 11 Mei 2021 Rektor Uncen dan PB PON  dibantu aparat keamanan dari Polsek Abepura dam Koramil Abepura melakukan pembongkaran atap rumah 8 Unit Asrama Mahasiswa Universitas Cenderawasih Unit Kangguru Sakura yang terletak di dalam lingkungan kampus Universitas Cenderawasi Abepura. Sebelum pembongkaran pada tanggal 10 Mei 2021, LBH Papua selaku kuasa hukum mahasiswa uncen datang ke Asrama Mahasiswa UNCEN yang berlokasi di kampus UNCEN Abepura dan berusaha melakukan negosiasi dengan PB PON dibantu aparat keamanan dari Polsek Abepura dam Koramil Abepura namun diabaikan oleh mereka dan selanjutnya melakukan pembongkaran. Selanjutnya meskipun telah ada surat PB PON yang menyatakan “PB.PON XX tahun 2021 Papua tidak dapat menggunakan Rusunawa” maka pada tanggal 21 Mei 2021 saat Rektor Uncen dan PB PON dibantu aparat keamanan dari institusi POLRI (Polda Papua, Polresta Jayapura dan Polsek Abepura dan Brimob) dan aparat keamanan dari intitusi TNI (Koramil Abepura) sebelum melakukan pengusiran paksa terhadap mahasiswa universitas cenderawasi aktif dan pembongkaran anak tangga penghubung antara lain satu dengan lantai diatasnya Asrama Rusunawa Block A & B Kampwolker, Unit 1 sampai dengan Unit 6 Kampwolker, Asrama Putri Kampwolker yang terletak di dalam lingkungan kampus Universitas Cenderawasi Abepura dan kampus Universitas Cenderawasi Waena, LBH Papua selaku kuasa hukum mahasiswa uncen sempat berusaha melakukan negosiasi Rektor Uncen dan PB PON dibantu aparat keamanan dari institusi POLRI (Polda Papua, Polresta Jayapura dan Polsek Abepura dan Brimob) dan aparat keamanan dari intitusi TNI (Koramil Abepura) namun diabaikan.

Berdasarakan fakta pada tanggal 21 Mei 2021 diatas secara langsung menunjukan Rektor Uncen dan PB PON melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan “Barang siapa dengan terang-terang dan secara bersama-sama mengunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan” sebagaimana diatur pada Pasal 170 ayat (1) KUHP terhadap Barang-barang milik penghuni asrama dan juga bangunan Asrama Rusunawa Block A & B Kampwolker, Unit 1 sampai dengan Unit 6 Kampwolker, Asrama Putri Kampwolker yang terletak di dalam lingkungan kampus Universitas Cenderawasi Abepura dan kampus Universitas Cenderawasi Waena sebab sesuai dengan Surat Nomor : 591/02/03/7/III/2021, Perihal : Penggunaan Akomodasi Rusunawa Milik Universitas Cenderawasih Jayapura yang dikirimkan kepada Rektor Uncen yang menegaskan bahwa : “mengingat dinamika dan polemik yang sedang terjadi saat ini antara para penghuni Rusunawa yang belokasi di kampus Waena dengan pihak UNCEN maka, dengan ini disampaikan bahwa PB.PON XX tahun 2021 Papua tidak dapat menggunakan Rusunawa tersebut dalam penyelenggaraan PON XX tahun 2021 Papua”.

Diatas fakta Tindak Pidana Pengrusakan yang dilakukan oleh Rektor Uncen dan PB PON diatas, sejak pembongkaran atap rumah 8 Unit Asrama Mahasiswa Universitas Cenderawasih Unit Kangguru Sakura tanggal 10 Mei 2021 dan 11 Mei 2021 serta 21 Mei 2021 pengusiran mahasiswa universitas cenderawasi aktif dan pembongkaran anak tangga penghubung antara lain satu dengan lantai diatasnya Asrama Mahasiswa Uncen Waena sampai saat  ini Rektor Uncen belum menyiapkan “tempat pindah sementara ke asrama lain yang tidak dilakukan renovasi. Alternatif kedua adalah membiayai sewa kamar sementara selama proses renovasi sampai kegiatan PON selesai dilaksanakan” sebagaimana dalam Surat Nomor : 1662/UN20/HK/2021, Perihal : Tanggapan atas Somasi LBH Jayapura kepada Rektor Universitas Cenderawasi yang ditujukan kepada Ketua LBH Papu sehingga berdampak pada mahasiswa uncen kesulitan mendapatkan tempat tinggal.

Untuk diketahui bahwa hak atas pendidikan dan hak atas tempat tinggal merupakan hak asasi manusia yang wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia” sebagaimana diatur pada Pasal 12, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  dan ketentuan “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak” sebagaimana diatur pada Pasal 40, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada prinsipnya yang memiliki tanggungjawab hukum untuk memenuhi hak atas pendidikan dan hak atas tempat tinggal warga negara adalah negara melalui pemerintah sesuai dengan ketentuan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab Negara terutama pemerintah sebagaimana diatur pada pasal 28i ayat (4), UUD 1945 junto Pasal 8, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Mengingat Rektor Universitas Cenderawasih adalah representasi pemerintah yang bergerak dibidang pendidikan yang beroperasi di wilayah propinsi papua sehingga memiliki kewajiban untuk menjalankan ketentuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan penduduk Provinsi Papua wajib menegakkan, memajukan, melindungi, dan menghormati Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua sebagaimana diatur pada pasal 45 ayat (1), UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua.

Mengingat Rektor Uncen sebagai respresentasi pemerintah dalam melakukan tugas-tugasnya diwajibkan untuk mengikuti ketentuan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: a. asas legalitas; b. asas pelindungan terhadap hak asasi manusia; dan c. AUPB sebagaimana diatur pada pasal 5, UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu, Rektor Uncen yang merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif sehingga Rektor Uncen sebagai Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan. salah satu haknya meliputi adalah melaksanakan Kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB sebagimana diatur pada pasal 4 ayat (1) huruf a junto Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan fakta Tindak Pidana Pengrusakan yang dilakukan oleh Rektor Uncen dan PB PON diatas, sejak pembongkaran atap rumah 8 Unit Asrama Mahasiswa Universitas Cenderawasih Unit Kangguru Sakura tanggal 10 Mei 2021 dan 11 Mei 2021 serta 21 Mei 2021 pengusiran mahasiswa universitas cenderawasi aktif dan pembongkaran anak tangga penghubung antara lain satu dengan lantai diatasnya Asrama Mahasiswa Uncen Waena sampai saat  ini Rektor Uncen belum menyiapkan “tempat pindah sementara ke asrama lain yang tidak dilakukan renovasi. Alternatif kedua adalah membiayai sewa kamar sementara selama proses renovasi sampai kegiatan PON selesai dilaksanakan” sebagaimana dalam Surat Nomor : 1662/UN20/HK/2021, Perihal : Tanggapan atas Somasi LBH Jayapura kepada Rektor Universitas Cenderawasi yang ditujukan kepada Ketua LBH Papua menunjukan bahwa Rektor Uncen telah mengabaikan perintah pasal 4 ayat (1) huruf a junto Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatas.

Atas dasar pengabaian perintah pasal 4 ayat (1) huruf a junto Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatas menunjukan bahwa Rektor Uncen telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran asas perlindungan terhadap hak asasi manusia. Untuk diketahui bahwa “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur pada bagian penjelasan Pasal 5 huruf b, UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Untuk diketahui bahwa Mal administrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 3, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas LBH Papua selaku kuasa hukum mahasiswa universitas Cenderawasi menyimpulkan bahwa melalui Tindak Pidana Pengrusakan yang dilakukan oleh Rektor Uncen dan PB PON atas pembongkaran atap rumah 8 Unit Asrama Mahasiswa Universitas Cenderawasih Unit Kangguru Sakura tanggal 10 Mei 2021 dan 11 Mei 2021 serta tindakan pengusiran mahasiswa universitas cenderawasi aktif dan pembongkaran anak tangga penghubung antara lain satu dengan lantai diatasnya Asrama Mahasiswa Uncen Waena pada tanggal 21 Mei 2021 yang berdampak pada terabaikannya hak atas tempat tinggal dan hak atas pendidikan secara jelas-jelas menunjukan fakta Rektor Uncen mengabaikan perintah perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab Negara terutama pemerintah sebagaimana diatur pada pasal 28i ayat (4), UUD 1945 merupakan “fakta Rektor Universitas Cenderawasih melakukan tindakan Mal Atministrasi”. Dengan demikian LBH Papua selaku kuasa hukum mahasiswa universitas Cenderawasi mendesak :

1. Mentri Pendidikan Republik Indonesia segera berikan teguran kepada Rektor Universitas Cenderawasih atas pelanggaran “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia (Pasal 5 huruf b, UU No 30 Tahun 2014) yang dilakukan kepada Mahasiswa Universitas Cenderawasi Penghuni Asrama;

2. Ombusman Republik Indonesia Perwakilan Papua segera menindaklanjuti pengaduan tindakan Mal Atministrasi yang dilakukan oleh Rektor Universitas Cenderawasih dalam kasus pengusuran paksa asrama mahasiswa univeristas cenderawasih;

3. Rektor Universitas Cenderawasih segera menyiapkan “tempat pindah sementara ke asrama lain yang tidak dilakukan renovasi. Alternatif kedua adalah membiayai sewa kamar sementara selama proses renovasi sampai kegiatan PON selesai dilaksanakan” sesuai Jawaban Somasi Rektor Uncen

Demikian siaran pers ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.[*]

Jayapura, 12 Juni 2021

Hormat Kami
Lembaga Bantuan Hukum Papua

EMANUEL GOBAY SH. MH
(Direktur)

Narahubung :
082199507613

Post a Comment

0 Comments