Kasus Nelayan Aceh Penolong Pengungsi Rohingya Makin Panjang, Jaksa dan Pengacara Ajukan Banding


Foto: Terdakwa nelayan Aceh Utara yang menjemput warga Rohingya dengan menggunakan kapal motor di tengah laut. 


Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Aceh Utara dan tiga nelayan Aceh menjemput puluhan warga etnis Rohingya di tengah laut pada tahun 2020, sama-sama mengajukan banding ke Pengadilan Negeri (PN) Lhoksukon, Aceh Utara. 

Akta permohonan banding tersebut diajukan jaksa dan pengacara terdakwa pada Jumat (18/6/2021). 

Namun, lebih dulu permohonan banding itu diajukan Indra Kusmeran SH pengacara tiga nelayan Aceh. 

Kemudian disusul Simon SH dari Kejari Aceh Utara.

Pengajuan banding mereka juga tercatat dalam website sistem penelusuran perkara Pengadilan Negeri Lhoksukon. 

Diberitakan sebelumnya, majelis Hakim PN Lhoksukon, Aceh Utara pada 14 Juli 2021, menjatuhkan hukuman kepada tiga nelayan Aceh menjemputpuluhan warga etnis Rohingya di tengah laut pada Tahun 2020, dengan hukuman masing-masing lima tahun penjara. 

Karena menurut hakim tiga nelayan Aceh itu melanggar Pasal 120 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian JunctoPasal 55 KUHPidana.

Masing-masing terdakwa dalam kasus itu, Faisal Afrizal (43), nelayan asal Desa Matang Bayu Kecamatan Baktiya, Aceh Utara. 

Kemudian Abdul Aziz (31) warga Desa Gampong Aceh Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur dan Afrizal (26) warga Desa Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara. 

Sedangkan satu lagi adalah, Shahad Deen warga Rohingya yang menetap selama ini di Medan. 

“Tiga terdakwa telah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Aceh melalui kuasa hukumnya hari Jumat 18 Juni 2021,” tulis Humas PN Lhoksukon, Muhibuddin SH, yang diterima Serambinews.com, Selasa (22/6/2021). 

Disebutkan, jika jaksa juga mengajukan banding, tentu juga akan ditampung, karena jaksa dan pengacara sama-sama memiliki hak sama untuk melakukan upaya hukum. (*) 

Nelayan Aceh Penolong Pengungsi Rohingya Dikunjungi UNHCR

Petugas dari Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB untuk urusan pengungsi yang lebih dikenal sebagai United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Jumat (18/6/2021), menemui tiga nelayan yang menjemput para pengungsi Rohingya di tengah laut pada Juni 2020 lalu.

Ketiga nelayan tersebut saat ini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Lhoksukon, Aceh Utara.

Diberitakan sebelumnya, ketiga nelayan dimaksud telah divonis masing-masing lima tahun penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Lhoksukon, Aceh Utara, Senin (14/6/2021).

Dalam sidang pamungkas yang berlangsung secara virtual itu, Majelis Hakim menyatakan para terdakwa melanggar Pasal 120 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian JunctoPasal 55 KUHPidana.


Pihak imigrasi Langsa dan IOM, UNHCR, melakukan pemeriksaan Identitas para Rohingya di lokasi terdampar di Desa Kuala Simpang Ulim, Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur, Sabtu (5/6/2021). (SERAMBINEWS.COM/ SENI HENDRI)

Selain hukuman masing-masing 5 tahun penjara, ketiga nelayan itu juga dijatuhi denda Rp 500 juta, subsidair satu bulan kurungan.

Mereka adalah, Afrizal (26) warga Desa Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara, Abdul Aziz (31) warga Desa Gampong Aceh Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur, dan Faisal Afrizal (43) Desa Matang Bayu Kecamatan Baktiya, Aceh Utara.

Selain menemui ketiga nelayan itu, petugas UNHCR juga menemui, Shahad Deen asal Medan, Sumatera Utara, yang terlibat menyuruh tiga terdakwa lainnya untuk menjemput Rohingya.

Pria itu juga dihukum lima tahun penjara dalam kasus tersebut.

“Benar memang tadi sekitar pukul 16.00 WIB, ada dua orang dari UNHCR menemui Faisal bersama kawan-kawannya,” ujar Kepala Lapas Kelas IIB Lhoksukon, Aceh Utara, Yusnaidi SH, kepada Serambinews.com, Jumat (18/6/2021).

Disebutkan, keduanya berada di Lapas sekitar satu jam atau sampai sekitar pukul 17.00 WIB.

“Informasi saya dengar, kedatangan mereka untuk menyediakan bantuan hukum kepada para tervonis yang akan mengajukan banding,” ujar Yusnaidi.

Untuk diketahui, kasus ini bermula ketika sejumlah warga Aceh Utara nekat menjemput para pengungsi Rohingya yang terombang-ambing di laut perairan Aceh Utara.

Setelah sempat berdebat dengan aparat, warga kemudian menurunkan imigran Rohingya dari kapal yang ada di perairan tepi Pantai Lancok, Kecamatan Syamtalira Bayu, Aceh Utara, Kamis (25/6/2020) sekitar pukul 16.00 WIB. 

Diwarnai hujan dan petir, warga menurunkan satu-persatu imigran Rohingya dengan mendahulukan anak-anak, wanita, dilanjutkan laki-laki dewasa.

Aksi heroik ini disambut haru para imigran Rohingya yang sedang menjemput maut di tengah lautan. 

Aksi warga ini dilakukan setelah sebelumnya kapal yang ditumpangi imigran sempat ditarik menjauh dari tepi pantai oleh petugas.

Keputusan itu sempat diprotes bahkan beberapa warga menangis, kasihan melihat kondisi imigran. 

Dari Pantai Lancok, para imigran Rohingya ini kemudian dipindahkan ke bekas kantor Imigrasi Lhokseumawe, di Kawasan Punteut, Kecamatan Bang Mangat, Lhokseumawe.

Hasil pendataan yang dilakukan setelah berada di daratan, diketahui jumlah total para imigran ini adalah 98 jiwa. 

Protes dari Aceh hingga Jakarta

Vonis masing-masing 5 tahun penjara terhadap tiga nelayan penyelamat Rohingya yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim PN Lhoksukon, Aceh Utara, Senin (14/6/2021), menimbulkan reaksi dan keprihatinan banyak kalangan. Protes mengalir bukan hanya dari Aceh, tapi juga dari Anggota DPD dan DPR RI di Senayan Jakarta.

Anggota DPD RI asal Aceh H. Sudirman atau yang lebih akrab disapa Haji Uma menilai putusan Majelis Hakim PN Lhoksukon ini sangat berat, dan terkesan tanpa didasari pertimbangan rasa kemanusiaan.

Menyematkan tangkapan layar berita Serambinews.com pada Instagramnya, Anggota DPR RI Fadhli Zon menulis, seharusnya ketiga nelayan Aceh yang telah menyelamatkan pengungsi Rohingya ini diberi penghargaan karena melaksanakan amanat Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukannya malah dihukum.

Wakil Ketua DPRA, Safaruddin menilai putusan Majelis Hakim PN Lhoksukon itu tidak berpihak kepada masyarakat kecil.

Apalagi dalam kasus itu, para nelayan berniat melakukan pertolongan atas nama kemanusiaan bukan dengan tujuan lain.

Sementara Senator DPD RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc MA, meminta para pengacara untuk banding terkait hukuman vonis 5 tahun penjara bagi tiga nelayan Aceh yang menolong Rohingya, beberapa waktu lalu.(jaf)


Sumber: TRIBUNPEKANBARU.COM/Operanews/Tribunnews

Post a Comment

0 Comments