Jaksa Tuntut Kurungan Penjara 10,5 Tahun Untuk Tersangka Korupsi Pengadaan Sertifikasi Aset Tanah PT KAI (Persero) Regional Kabupaten Aceh Timur

Dok Kejari Aceh Timur / Sidang pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sertifikasi Aset Tanah PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) Sub Divisi Regional I Aceh, di Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh, Senin (14/6/2021) pukul 19.00 WIB. 

Kabaracehtimur.online - Empat terdakwa kasus tindak pidana korupsi pengadaan sertifikasi aset tanah PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI (Persero) Sub Divisi Regional I Aceh, Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2019, dituntut pidana penjara 10 tahun 6 bulan penjara oleh JPU dari Kejari Aceh Timur.

Sidang pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh, Senin (14/6/2021) pukul 19.00 WIB.

Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Aceh Timur yang membacakan tuntutan yakni, Ully Herman SH MH, Ismiyadi SH, Rahmad Ridha SH MH, Zilzaliana SH MH, Umar Assegaf SH MH, Dewi Rovita SH, Hafrizal SH MH, Hanita Azrica SH, Fakhrul Rozi Sihotang SH MH, Ivan Najjar Alavi SH MH, Wahyudi SH, dan Harry Arfhan SH MH.

Sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Dr Dahlan SH MH, dan dua hakim anggota, Nurmiati SH, Dr Edwar SH MH, serta Yusnita sebagai Panitera.

Para terdakwa dalam sidang itu didampingi oleh tim penasehat hukumnya, yaitu Jalaluddin SH, Najmuddin SH, Sultoni Hasibuan SH, dan ParlindunganTambak SH.

Kajari Aceh Timur, Semeru SH MH, melalui Kasi Intel, Andi Zulanda SH kepada Serambinews.com, Selasa (15/6/2021), mengatakan, empat terdakwa yang dituntut yakni, Iman Ouden Destamen Zalukhu (33), karyawan BUMN PT Kereta Api Indonesia Persero sebagai Asisten Manajer Penguasaan Aset Wilayah Banda Aceh pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Sub Divisi Regional I.1 Aceh.

Selanjutnya, Muhammad Aman Prayoga Bin Muhammad Chorib (41), karyawan PT Kereta Api Indonesia Persero sebagai Asisten  Manajer Penjagaan Asset dan Perserfikatan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Medan.

Lalu, Roby Irmawan Bin Irman (28), karyawan PT Kereta Api Indonesia Persero sebagai Manager Aset Tanah dan Bangunan Wilayah Perlak pada PT Kereta Api Indonesia Persero, Sub Divisi Regional I.1 Aceh pada tahun 2019.

Selanjutnya, Saefudin Bin Sobandi (53), karyawan BUMN pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) / Vice President Training Non Railways and Certification.

JPU menyatakan, para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat 1,2,3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kronologis tindak pidana korupsi yang dilakukan para terdakwa berawal pada sekitar 6 Februari 2019, telah terjadi tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang secara bersama sama pada penggunaan biaya jasa hukum untuk Pensertifikatan Tanah Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) Sub Divisi regional I Aceh Kabupaten Aceh Timur tahun Anggaran 2019 Kantor Sub Divre I Aceh, di Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 2 Banda Aceh atau di tempat-tempat lain di Provinsi Aceh.

Perbuatan itu dilakukan terdakwa Iman Ouden Destamen Zalukhu Bin Otiyus Zalukhu, terdakwa Saefudin Bin Irman, terdakwa Muhammad Aman Prayoga Bin Muhammad Chorib dengan cara membantu terdakwa Robi Irmawan bin Irman membuatkan dokumen RAB Kebutuhan Barang dan Justifikasi kebutuhan barang tanggal 2 November 2018, dengan mengusulkan biaya BPHTB dalam kegiatan pensertifikatan tahun 2019 dan dalam pelaksanaan pensertifikatan biaya tersebut dialihkan untuk biaya operasional pensertifikatan dan jasa lawyer.

Para terdakwa, Iman Ouden Destamen Zalukhu Bin Otiyus Zalukhu dkk adalah karyawan BUMN pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku Asisten Manajer Penguasaan Aset Wilayah Banda Aceh pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Sub Divisi Regional I Aceh.

Dalam melakukan perbuatannya itu, terdakwa secara bersama-sama meminta bantuan Muhammad Aman Prayoga Bin Chorib  untuk membuatkan formalitas dokumen penunjukkan dan kontrak pelaksana atas nama Ardiansyah (Kantor hukum Ardi & rekan) yang telah dipersiapkan terdakwa sebelumnya dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah diperjanjikan dinatarnya.

Merekayasa dokumen justifikasi penunjukkan lawyer dengan menerangkan status objek tanah pensertifikatan yang tidak sebenarnya (tidak clean and clear), sementara patut diketahuinya bahwa status tanah yang sebenarnya tidak berpontensi dan terdapat permasalahan hukum.

Memecah hasil pengukuran peta bidang BPN Aceh Timur menjadi 21 kontrak dengan nilai tidak lebih dari Rp 500 juta, yang bertujuan penandatanganan kontrak dilakukan oleh daerah (VP. Subdivre I.1 Aceh).

Merekayasa nilai penawaran, nilai negosiasi dan nilai hasil negosiasi atas nama Ardiansyah SHI (Kantor Hukum ARDI & Rekan) yang selanjutnya dijadikan sebagai nilai kontrak (21 kontrak).  

Membuatkan RAB kebutuhan barang dalam 21 kontrak pensertifikatan adalah data bidang tanah hasil pengukuran bidang tanah yang mendahului terbitnya dokumen kontrak.

Sehingga pengaturan biaya operasional yang dibuat per bidang tanah membuat biaya operasinal pensertifikatan tahap I, II dan III menjadi sangat besar dan tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan.

“Perbuatan terdakwa Roby Irmawan Bin Irman dkk dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum pensertifikatan tanah asset PT Kereta Api Indonesia (Persero) Kab Aceh Timur tahun 2019, telah mengakibatkan kerugian  keuangan negara sebesar Rp 6.5 miliar lebih," paparnya.

"Sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (LHPKN) BPKP No : SR-1908/PWO1/5/2020 tanggal 04 Agustus 2020,” ungkap Kajari Aceh Timur, Semeru SH MH, melalui Kasi Intel, Andi Zulanda SH kepada Serambinews.com, Selasa (15/6/2021).[*]


 

Judul Sebelumnya : Empat Terdakwa Korupsi Pengadaan Sertifikasi Aset Tanah PT KAI Dituntut 10,5 Tahun Penjara / Penulis: Seni Hendri / Editor: Saifullah / Sumber: Serambi Indonesia

Post a Comment

0 Comments