Evaluasi 100 Hari Kerja Bupati dan Wabup, Forum Pemuda Manggarai-Makassar Gelar Dialog Publik Via Zoom

Forum Pemuda Manggarai-Makassar menggelar Dialog publik dalam rangka evaluasi 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati, Manggarai, Jumat (11/06/2021). Dialog tersebut mengangkat sub tema “Bagaimana Prospektif Masyarakat Manggarai”.

FPM dalam dialog kali ini hadirkan 4 Narasumber, salah satunya Ketua Cabang GMNI Manggarai (Emanuel Suryadi ).

” Betul bahwa Bupati dan Wakil Bupati tidak pernah menyampaikan secara eksplisit bahwa mereka mempunyai program 100 hari kerja.Tetapi kita hidup di dunia demokrasi yang kemudian membebaskan kita untuk mengevaluasi pemerintah kapanpun. Jangankan 100 hari kerja, 10 hari pun bisa. Artinya, dialog malam ini terkait evaluasi 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Manggarai adalah waktu yang kita pilih untuk mengevaluasi kinerja dari pemerintah, tanpa perlu ada dan tidaknya program 100 hari kerja dari Bupati & wakil bupati itu sendiri” Tegas Emanuel.

“Saat ini juga kita mengetahui bahwa pemerintah yang baru ini, masih menjalankan program yang dibuat oleh rezim sebelumnya hingga akhir tahun ini. Sehingga pada kesempatan ini, kita akan mencoba melihat kinerja dari Bupati maupun Wakil Bupati dari tindak-tanduknya dalam menjalankan program-program yang termuat dalam APBD 2021, dan mencoba melihat apakah ada hal-hal yang bisa dibuat oleh Bupati untuk mencoba melaksanakan program-programnya secara cicil” Tegas Emanuel.

“Sejauh ini, kita melihat beberapa hal yang menurut kami baik adanya, dan ada pula yang menurut kami perlu untuk diterangkan lagi kepada publik.
Kita mulai dari hal-hal yang perlu kita beri apresiasi dan kita dukung, diantaranya : Membatasi izin alfamart, pendirian Rumah sakit pratama, penertiban SK hak paten soal motif songke cibal, penangan covid-19, petani merdeka, reformasi birokrasi, dan juga pertumbuhan ekonomi. ” Tutup Emanuel”.

Senada dengan Sekjen FPM (Bung Robert) mengatakan “Saya mewakili Forum Pemuda Manggarai Makassar menyampaikan, ucapan terima kasih kepada semua narasumber dan juga audiens yang telah hadir dalam dialog tersebut.

“Semoga hasil diskusi kali ini sebagai rujukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah dari berbagai aspek. Evaluasi ini sebagai bentuk hak demokrasi untuk mengkawal suatu pemerintahan, dan perlu diketahui tema yg diangkat memang tidak ada berkaitan dengan program 100 hari kerja. Namun yang dimaksud FPM adalah bagaimana kinerja Bupati dan wakil Bupati selama 100 Hari”. Tutupnya.(Eventius Exposrtimur)

Post a Comment

0 Comments