Dalang Pelemahan KPK Luhut Pandjaitan dan Prabowo? ternyata…

Jakarta -- Isu pelemahan KPK termutakhir masih menjadi perhatian publik. Tersingkirnya 51 pegawai KPK, termasuk penyidik senior dianggap jadi bukti jelas pelemahan KPK. Nah belakangan ini muncul narasi berbau tudingan Luhut Pandjaitan dalang pelemahan KPK belakangan ini.

Sebelumnya ada pula narasi yang meyakini Luhut Pandjaitan adalah dalang kekacauan yang terjadi selama pemerintahan Jokowi ini. Apa benar sih, bagaimana narasi tersebut?

Dalang pelemahan KPK siapa ya?

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan Foto: Antara

Terdepaknya 51 pegawai KPK yang dianggap berkontribusi dalam pemberantasa korupsi menjadi bahan diskusi pelemahan KPK. Lalu apakah benar Luhut pelemahan ini?

Akun YouTube pembocor, Dalam Istana menganalisis dan menguraikan siapa sih yang berkuasa di Indonesia setelah Presiden Jokowi. Ternyata menurut akun ini bukan Luhut atau Prabowo lho.

Akun ini menilai 51 pegawai tersingkir dari KPK itu adalah puncak keberhasilan kongsi politikus dan pengusaha.

“Coba pikir baik baik, siapa yang paling kuat setelah Presiden Jokowi, jawabannya Lord Luhut Menteri Kemaritiman ya lu keliru, apalagi cuma Prabowo nggak ada apa-apanya. Yang paling kuat di republik ini setelah Jokowi adalah aparat hukum,” jelas akun tersebut dikutip Selasa 8 Juni 2021.

Aparat hukum yang dimaksud di sini adalah Mahkamah Agung, Kejaksaan, kepolisian dan KPK.

Nah akun tersebut menuding ketiga aparat hukum minus Mahkamah Agung sudah dikuasai oleh PDIP melalui orang-orangnya gitu lho.

Detail jelas kok, kata akun tersebut, kepolisian dipimpin oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kapolri Sigit dilabeli sebagai orangnya Budi Gunawan yang kini menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Lantaran jadi orangnya Budi Gunawan maka Kapolri dinarasikan punya klik dengan PDIP.

Sama halnya dengan Kapolri, akun itu mengatakan Ketua KPK Firli Bahuri juga orangnya Budi Gunawan, makanya masih ada irisan relasinya dengan PDIP.

Bagaimana dengan kejaksaan? Ternyata nggak jauh beda. Akun itu mengatakan Jaksa Agung ST Burhanuddin merupakan adik kandung politikus PDIP, TB Hasanuddin.

Akun Dalam Istana menguraikan bagaimana kasus hukum bisa dimainkan oleh para lembaga penegak hukum tersebut.

Memang kasus akan disidik oleh kepolisian dan KPK, tapi jangan lupa lho kejaksaan ini pegang peran penting dalam penanganan sebuah kasus hukum. Gampangnya, narasi yang disampaikan akun itu, maju tidaknya sebuah kasus tegantung pada kejaksaan.

“Yang namanya kasus pasti lahir dari tangan polisi dan KPK, tapi di atas polisi dan KPK kan ada Kejaksaan. Kalau kata Kejaksaan misalnya kasus itu belum layak sidang ya nggak bakal disidang, jadi kejaksaan ini punya wewenang buat menghentikan kasus atau meneruskan ke pengadilan,” jelasnya.

Awasi PDIP

Massa PDIP lakukan aksi. Foto: Antara.

Akun ini mengatakan nggak bisa membayangkan apa yang terjadi jika ketiga penegak hukum di atas dikedalikan oleh satu parpol.

Narasi ini bukan isapan jempol belaka lho, buktinya kata akun itu, lihat saja kasus Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Beberapa waktu lalu, Gubernur Lukas ketahuan bertemu dengan Kepala BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Ternyata dalam pertemuan itu, Gubernur Lukas dipaksa untuk memenangkan Jokowi dan PDIP di Papua. Padahal Gubernur Lukas itu kan kader Partai Demokrat.

“Kabarnya (Gubernur Lukas) sepakat memenangkan Jokowi, tapi kalau PDIP nanti dulu. Lukas kan kader Demokrat,” jelas akun Dalam Istana.

Gubernur Lukas hanyalah satu kasus, dan diyakini banyak kasus lainnya lho yang mana pejabat ditekan seperti itu. Akun ini mencontohkan manuver Ridwan Kamil saat nyalon Gubernur Jawa Barat.

Akun ini menilai bakal runyam urusannya kalau penegakan hukum itu dikendalikan satu parpol saja. Dengan jelas akun ini pun meminta masyarakat untuk waspada dengan partai pemerintah, PDIP.

“Apa jadinya ketiganya (lembaga hukum) jadi (kendali) PDIP. Korupsi yang paling berbahaya itu korupsi hukum, awasi gerak gerik PDIP, awasi arogansi banteng ini,” katanya menutup analisis tersebut.



Sumber artikel by Hops.id

Post a Comment

0 Comments