Anggaran Rp17 Miliar Lebih, Biro Humas dan Protokoler Masih Utang Iklan Rp262 Juta



LHP BPK Terhadap Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2020


Banda Aceh | Jika ada pendapat selama ini bahwa Gubernur Aceh Nova Iriansyah "ngetol" mendongkrak pencitraannya melalui media massa cetak maupun siber, rupanya ada benarnya juga.

Untuk tahun anggaran 2020 lalu misalnya, Nova tak segan-segan mengelontorkan anggaran Rp17 miliar lebih untuk iklan berbayar yang ditempatkan pada Biro Humas dan Protokoler Setda Aceh.

Nah, dari totalRp17 miliar lebih (Rp 17.097.854.555), terealisasi 95,95 persen atau Rp 16.404.628.641. Luar biasa! Hanya saja, walau telah diploting sebesar itu, tetap saja meninggalkan utang Rp262 juta

Semua anggaran di Humas dan Protokol Setda Aceh tersebut, dialokasikan untuk program pengembangan kerjasa sama Informasi dengan media massa Rp7.347.248.000 dan terealisasi Rp 7.208.222.818 atau mencapai 98,11 persen.

Program pengembangan kerja sama informasi dengan media massa itu, dibagi menjadi dua program. Pertama, kegiatan pembinaan dan pengembangan hubungan pers dan masyarakat dapat jatah Rp 685.000.000 dan terealisasi Rp 604.049.000 atau sebesar 88, 18 persen.

Lalu, untuk kegiatan peningkatan kerjasama dengan media massa Rp6.662.248.000,- dengan besaran realisasi Rp6.604.173.818  atau 99.13 persen.


Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI TA 2020) yang telah diserahkan pada Pemerintahan Aceh, Selasa, 4 Mei 2021 lalu itu terungkap.

Utang Biro Humas dan Protokol Setda Aceh sebesar Rp262 juta lebih, karena pemasangan iklan. Dari lima yang disebut BPK RI, satu pemasangan iklan tak tercantum nomor SP2D.

“Dari hasil konfirmasi utang SKPA oleh BPK diketahui, terdapat lima kegiatan pemasangan iklan media cetak pada Biro Humas dan Protokoler Sektariat Daerah Aceh Rp262.601.182,00 belum dilakukan pembayaran per 31 Desember 2020,” kata auditor BPK dalam LHP TA 2020.

Bahkan pada BPK RI, PPTK  mengaku, tak terbayarnya kegiatan iklan tersebut karena sisa anggaran tidak cukup. Selain itu diakui pula pihak penyedia jasa tidak segera melakukan penagihan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan. Semoga bukan iklan tembak?

Temuan ini terungkap dalam LHP Huruf D. Kewajiban angka 1 pengelolaan kewajiban Pemerintah Aceh belum tertib. Tentu bukan hanya di Biro Humas dan Protokoler saja.

Ada juga utang Rp28.753.692.844,- di Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Pengairan serta Dinas Pemuda dan Olahraga. Semua utang SKPA yang disebutkan BPK RI mencapai Rp160.057.056.714.[]



Sumber artikel by Modusaceh

Post a Comment

0 Comments