REKTOR UNCEN SEGERA GELAR MUSYAWARAH DENGAN MAHASISWA UNCEN UNTUK REALISASI JANJI PINDAH ASRAMA/SEWA KAMAR BAGI MAHASISWA UNCEN SELAMA RENOVASI ASRAMA MAHASISWA UNCEN


Kabar a-tim
-- Siaran Pers
Nomor : 011/SP-LBH-Papua/V/2021

“Renovasi Asrama Mahasiswa Uncen Tanpa Musyawara dan Relokasi Tempat Tinggal Bagi Mahasiswa Uncen Adalah Pelanggaran HAM Dalam Bentuk Pengusuran Paksa” 


Pada tanggal 25 Maret 2021 Rektor  Universitas Cenderawasi mengeluarkan Surat dengan Nomor : 1516/UN20/LL/2021, Sifat : Peringatan, Perihal : Pemberitahuan Terakhir yang ditujukan kepada seluruh penghuni asrama mahasiswa baik yang berstatus mahasiswa aktif maupun yang bukan berstatus mahasiswa untuk segera mengosongkan asrama. Pengosongan asrama terhitung 1 (satu) minggu yaitu sampai dengan tanggal 1 April 2021. 

Atas dasar surat tersebut, mahasiswa uncen aktif yang menghuni asrama mahasiswa uncen mengadukan kasusnya kepada LBH Papua dan selanjutnya LBH Papua mengirimkan surat somasi pertama kepada Rektor Universitas Cenderawasi yang intinya menyarakan kepada “pihak universitas cenderawasih jayapura dalam hal ini Rektorat Uncen Jayapura agar membatalkan niat untuk meminta penghuni asrama Uncen Jayapura untuk mengosongkan Asrama sebelum dilakukan musyawara bersama”. Sebagai balasannya pihak rektoral mengeluarkan Surat Nomor :1662/UN20/HK/2021, Perihal : Tanggapan atas Somasi LBH Jayapura kepada Rektor Universitas Cenderawasi yang ditujukan kepada Ketua LBH Papua yang intinya menegaskan bahwa “Rektor  Universitas Cenderawasi dalam bentuk menjamin kepada mahasiswa yang sebelumnya menempati asrama- asrama yang direnovasi akan diupayakan pindah sementara ke asrama lain yang tidak dilakukan renovasi. Alternatif kedua adalah Rektor  Universitas Cenderawasi akan berupaya sedapat mungkin untuk membiayai sewa kamar sementara selama proses renovasi sampai kegiatan PON selesai dilaksanakan”.
Sekalipun demikian pada tanggal 4 Mei 2021, para penghuni asrama mahasiswa uncen sakura dikagetkan dengan datangnya ketua tim penertiban bersama anggota Polsek Abepura dan anggota Koramil Abepura dengan membawah Surat Himbauan Nomor : 1081/UN20.3/KM/2021 yang ditujukan kepada seluruh penghuni asrama mahasiswa uncen tertanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh Pembantu Rektor III dan Ketua Tim Penertiban yang ditujukan kepada seluruh penghuni asrama mahasiswa uncen terkait penertiban dan pembenahan asrama mahasiswa uncen akan digelar operasi yustisi disetiap unit asrama sehingga dihimbau agar wajib lengkapi dokumen seperti : 1). Kartu Pengenal Mahasiswa (KPM), 2). Kartu Tanda Penduduk (KTP), 3). Surat Keterangan Aktif Kuliah. 
Dalam rangka menanggapi peristiwa kedatangan tim penertiban serta surat himbauan maka pada tanggal 6 Mei 2021, LBH Papua mendampingi para penghuni mengadukan dugaan tindakan pengusuran paksa yang adalah pelanggaran HAM sesuai dengan ketentuan Komentar Umum/General Comment No. 7 Pasal 11 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, bahwa : “PENGUSIRAN ATAU PENGGUSURAN PAKSA MERUPAKAN PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA, KARENA PENGUSIRAN PAKSA SELAIN MENGANCAM HAK ATAS PERUMAHAN, WARGA MEMILIKI POTENSI BESAR MEMUNCULKAN PELANGGARAN HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK, MISALNYA HAK UNTUK HIDUP, HAK UNTUK DILINDUNGI, HAK UNTUK TIDAK DIUSIKNYA PRIVASI, KELUARGA, DAN HAK UNTUK MENIKMATI KEPEMILIKAN SECARA TENTERAM” kepada komnas HAM RI Perwakilan Papua dengan maksud agar Komnas HAM RI Perwakilan Papua dapat memfasilitasi mediasi antara Rektor  Universitas Cenderawasi dengan Para Mahasiswa Uncen Penghuni Asrama Mahasiswa Uncen sebelum dilakukannya Renofasi asrama mahasiswa uncen sesuai dengan kewenangan Komnas HAM RI yang diatur pada Pasal 89 ayat (4) huruf b, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Sayangnya sebelum adanya mediasi ataupun musyawara antara Rektor  Universitas Cenderawasi dengan Para Mahasiswa Uncen Penghuni Asrama Mahasiswa Uncen pada tanggal 10 Mei 2021 dan 11 Mei 2021 pihak universitas cenderawasi bersama pihak pengemban serta didukung oleh anggota Polsek Abepura bersama anggota Koramil Abepura langsung membongkar atap asrama mahasiswa universitas cenderawasi unit merpati, unit merpati Cenderawasi, Unit Elang, Unit Kangguru, Unit Merak, Unit Mambruk, Unit Kasuari dan Unit Maleo. Selain membongkar mereka juga memutuskan aliran listrik yang mengalir ke asrama mahasiswa universitas cenderawasi. Atas dasar tindakan itu, LBH Papua selaku kuasa hukum Para Mahasiswa Uncen Penghuni Asrama Mahasiswa Uncen Sakura telah mengadukan dugaan tindak pidana pengrusakan sebagaimana diatur pada pasal 170 ayat (1) KUHP ke Polda Papua pada tanggal 15 Mei 2021. 

Berdasarkan pada fakta pembongkaran atap asrama mahasiswa uncen sakura serta pemutusan laliran listrik yang dilakukan pada tanggal 10 Mei 2021 dan 11 Mei 2021 pihak universitas cenderawasi bersama pihak pengemban serta didukung oleh anggota Polsek Abepura bersama anggota Koramil Abepura tanpa ada musyawara jelas-jelas menunjukan fakta Bapak Rektor Uncen telah mengabaikan Surat Nomor :1662/UN20/HK/2021, Perihal : Tanggapan atas Somasi LBH Jayapura kepada Rektor Universitas Cenderawasi diatas dan melaluinya telah mengantarkan Rektor Uncen jelas-jelas melakukan PENGGUSURAN PAKSA MERUPAKAN PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA.  

Dalam rangka mewujudkan ketentuan “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia (Pasal 12, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM) dan Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak (Pasal 40, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM) yang dimiliki oleh Para Mahasiswa Uncen Penghuni Asrama Mahasiswa Uncen Sakura maka ditegaskan kepada :

1. Rektor Universitas Cenderawasi segera realisasikan janji “Rektor  Universitas Cenderawasi dalam bentuk menjamin kepada mahasiswa yang sebelumnya menempati asrama- asrama yang direnovasi akan diupayakan pindah sementara ke asrama lain yang tidak dilakukan renovasi. Alternatif kedua adalah Rektor  Universitas Cenderawasi akan berupaya sedapat mungkin untuk membiayai sewa kamar sementara selama proses renovasi sampai kegiatan PON selesai dilaksanakan” sesuai isi surat Nomor :1662/UN20/HK/2021, Perihal : Tanggapan atas Somasi LBH Jayapura;

2. Komnas HAM RI Perwakilan Papua segara memfasilitasi mediasi antara Rektor  Universitas Cenderawasi dengan Para Mahasiswa Uncen Penghuni Asrama Mahasiswa Uncen Sakura sesuai dengan kewenangan Komnas HAM RI yang diatur pada Pasal 89 ayat (4) huruf b, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk merealisasi isi surat Nomor :1662/UN20/HK/2021, Perihal : Tanggapan atas Somasi LBH Jayapura diatas;

3. Kapolsek Abepura selaku penegak hukum dan Koramil Abepura selaku alat keamanan Negara dilarang mendukung pihak universitas cenderawasi bersama pihak pengemban untuk melakukan tindakan PENGGUSURAN PAKSA YANG MERUPAKAN PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA sesuai ketentuan Komentar Umum/General Comment No. 7 Pasal 11 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya sebelum Rektor Universitas Cenderawasi merealisasi isi surat Nomor :1662/UN20/HK/2021, Perihal : Tanggapan atas Somasi LBH Jayapura diatas.

Demikian siaran pers ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Jayapura, 16 Mei 2021

Hormat Kami
Lembaga Bantuan Hukum Papua


EMANUEL GOBAY, S.H.,MH
(Direktur)

Narahubung :
082199507613

Post a Comment

0 Comments