REKTOR UNCEN DIMINTA SEGERA REALISASI JANJI PINDAH ASRAMA, SEWA KAMAR BAGI MAHASISWA UNCEN AKTIF SELAMA RENOVASI ASRAMA MAHASISWA UNCEN

Siaran Pers
Nomor : 012/SP-LBH-Papua/V/2021

Kabaracehtimur.online | Papua -- “Komnas HAM RI Perwakilan Papua diminta segera fasilitasi untuk memediasi antara Rektor  Universitas Cenderawasih dengan para Mahasiswa Uncen aktif penghuni Asrama, untuk menghindari tindakan pelanggaran HAM dalam bentuk penggusuran paksa”



Untuk diketahui bahwa rencana renovasi yang sedang didorong oleh Rektor Uncen jelas-jelas akan berdampak pada pelanggaran ketentuan “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia” sebagaimana diatur pada pasal 12, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta ketentuan “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak” sebagaimana diatur pada pasal 40, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh mahasiswa uncen aktif yang menghuni Asrama Mahasiswa Uncen.


Dalam rangka menghindari terjadinya kedua pelanggaran HAM diatas, LBH Papua selaku kuasa hukum dari mahasiswa Uncen aktif yang menghuni Asrama Mahasiswa Uncen telah melayangkan somasi pertama kepada Rektor Universitas Cenderawasi, yang intinya menyarakan kepada “pihak Universitas Cenderawasih Jayapura dalam hal ini Rektorat Uncen Jayapura agar membatalkan niat untuk meminta penghuni asrama Uncen Jayapura mengosongkan Asrama sebelum dilakukan musyawarah bersama”. 


Sebagai balasannya pihak Rektoral mengeluarkan Surat Nomor :1662/UN20/HK/2021, Perihal : Tanggapan atas Somasi LBH Jayapura kepada Rektor Universitas Cenderawasi yang ditujukan kepada Ketua LBH Papua yang intinya menegaskan bahwa “Rektor  Universitas Cenderawasih dalam bentuk menjamin kepada mahasiswa yang sebelumnya menempati asrama-asrama yang direnovasi akan diupayakan pindah sementara ke asrama lain yang tidak dilakukan renovasi. Alternatif kedua adalah Rektor  Universitas Cenderawasi akan berupaya sedapat mungkin untuk membiayai sewa kamar sementara selama proses renovasi sampai kegiatan PON 2022 selesai dilaksanakan”.


Untuk diketahui bahwa tindakan LBH Papua menyarankan “pihak 7Universitas Cenderawasih Jayapura dalam hal ini Rektorat Uncen Jayapura agar membatalkan niat untuk meminta penghuni asrama Uncen Jayapura mengosongkan Asrama sebelum dilakukan musyawarah bersama” berpedoman pada prinsip ketentuan internasional yang menegaskan bahwa suatu tindakan tidak dikatakan pengusuran paksa maka penggusuran harus dilaksanakan sejalan dengan ketetapan-ketetapan dari hukum HAM internasional yang relevan dan dengan prinsip-prinsip umum kerasionalan dan keproporsionalan. 


Komite mempertimbangkan bahwa perlindungan prosedural yang harus diterapkan berkaitan dengan penggusuran  paksa meliputi: 


a. Sebuah peluang atas pembicaraan yang tulus dengan orang-orang yang terimbas;

b. Pemberitahuan yang memadai dan rasional kepada semua orang yang terimbas mengenai jadwal pelaksanaan pengusiran; 

c. Informasi mengenai penggusuran  yang diajukan, dan bilamana memungkinkan, mengenai fungsi alternatif dari tanah atau rumah itu, yang harus tersedia dalam waktu singkat bagi semua orang yang terimbas;

d. Jika melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, para pejabat pemerintah atau wakil-wakil mereka harus hadir selama pelaksanaan pengusiran; 

e. Semua orang yang melaksanakan pengusiran itu harus diidentifikasi secara tepat; 

f. Pengusiran tidak boleh dilaksanakan dalam cuaca buruk atau pada malam hari kecuali memang dikehendaki oleh orang-orang yang terimbas; 

g. Ketetapan atas pemulihan oleh hukum; dan 

h. Ketetapan, sejauh memungkinkan, atas bantuan hukum bagi orang-orang yang membutuhkannya untuk menuntut kompensasi melalui pengadilan.


Sayangnya sebelum adanya mediasi ataupun musyawarah antara Rektor  Universitas Cenderawasi dengan Para Mahasiswa Uncen Aktif Penghuni Asrama untuk membahas janji Rektor Uncen sebagaimana dalam Surat Nomor :1662/UN20/HK/2021, Perihal : Tanggapan atas Somasi LBH Jayapura kepada Rektor Universitas Cenderawasi diatas,  pada tanggal 10 Mei 2021 dan 11 Mei 2021 pihak Universitas Cenderawasih bersama pihak pengemban serta didukung oleh anggota Polsek Abepura bersama anggota Koramil Abepura langsung membongkar atap asrama mahasiswa Universitas Cenderawasih Unit Merpati, Unit Cenderawasih, Unit Elang, Unit Kangguru, Unit Merak, Unit Mambruk, Unit Kasuari dan Unit Maleo.


Selain membongkar mereka juga memutuskan aliran listrik yang mengalir ke Asrama Mahasiswa Universitas Cenderawasih. 


Diatas fakta tersebut, menurut informasi yang diperoleh Rektor Uncen masih terus ingin melakukan pembongkaran Asrama Mahasiswa Uncen lainnya. 


Berdasarkan fakta itu secara langsung telah menunjukan bukti bahwa Rektor Uncen telah melakukan “Pengusiran Atau Penggusuran Paksa Merupakan Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia, Karena Pengusiran Paksa Selain Mengancam Hak Atas Perumahan, Warga Memiliki Potensi Besar Memunculkan Pelanggaran Hak-Hak Sipil Dan Politik, Misalnya Hak Untuk Hidup, Hak Untuk Dilindungi, Hak Untuk Tidak Diusiknya Privasi, Keluarga, Dan Hak Untuk Menikmati Kepemilikan Secara Tenteram” sebagaimana diatur dalam ketentuan Komentar Umum/General Comment No. 7 Pasal 11 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. 


Sikap Rektor Uncen tersebut jelas-jelas telah, sedang dan akan mencoreng citra Universitas Cenderawasih sebagai sebuah wadah pendidikan yang disediakan Negara melalui pemerintah untuk mememenuhi HAM khususnya terkait “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia” sebagaimana diatur pada pasal 12, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 


Dengan berpatokan pada uraian panjang diatas maka Lembaga Bantuan Hukum Papua sekalu kuasa hukum para Mahasiswa Uncen aktif penghuni asrama mahasiswa uncen menegaskan kepada :

1. DPRP sebagai wakil  rakyat segera mengunakan fungsi pengawasan untuk memangil dan meminta pertanggungjawaban Rektor Uncen atas tindakan pembongkaran tanpa musyawarah dan realisasi janji pemindahan ke asrama lain atau sewa kamar untuk sementara sebagaimana dalam Surat Nomor :1662/UN20/HK/2021, Perihal : Tanggapan atas Somasi LBH Jayapura;

2. Komnas HAM RI Perwakilan Papua segara memfasilitasi mediasi antara Rektor  Universitas Cenderawasi dengan Para Mahasiswa Uncen Penghuni Asrama Mahasiswa Uncen sesuai dengan kewenangan Komnas HAM RI yang diatur pada Pasal 89 ayat (4) huruf b, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk merealisasi isi surat Nomor :1662/UN20/HK/2021, Perihal : Tanggapan atas Somasi LBH Jayapura;

3. Rektor Uncen selaku representasi negara dalam lingkungan universitas cenderawasi wajib menjalankan ketentuan Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah sesuai ketentuan pasal 28i ayat (4) 1945 junto Pasal 8, UU Nomor 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam rangka melindungi hak atas tempat tinggal dan hak atas pendidikan bagi mahasiswa uncen aktif penghuni asrama mahasiswa uncen;

4. Pihak Kepolisian selaku penegak hukum dan Pihak TNI selaku alat keamanan Negara dilarang mendukung pihak Universitas Cenderawasi bersama pihak pengemban untuk melakukan tindakan PENGGUSURAN PAKSA YANG MERUPAKAN PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA sesuai ketentuan Komentar Umum/General Comment No. 7 Pasal 11 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya sebelum Rektor Universitas Cenderawasi merealisasi isi surat Nomor :1662/UN20/HK/2021, Perihal : Tanggapan atas Somasi LBH Jayapura diatas. 


Demikian siaran pers ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.***

Jayapura, 21 Mei 2021

Hormat Kami
Lembaga Bantuan Hukum Papua


EMANUEL GOBAY, S.H.,MH
(Direktur)

Narahubung :
082199507613

Post a Comment

0 Comments