PERLINDUNGAN, PENEGAKAN, DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA ADALAH TANGGUNG JAWAB NEGARA TERUTAMA PEMERINTAH

Foto: Kanan, EMANUEL GOBAY, S.H.,MH Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua

Dalam Siaran Persnya yang ber-Nomor : 08/SP-LBH-Papua/IV/2021. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua EMANUEL GOBAY, S.H.,MH dengan rinci menulis pemahaman dan pendapatnya.
Jayapura, 30 April 2021

Ketua MPR RI dan Menkopolhukam RI Dilarang Melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas Dalam Mengartikan Aturan dan Pemerintah Pusat Wajib Melindungi Hak Asasi Manusia Masyarakat Sipil Yang Mengungsi Di Kabupaten Puncak Papua

Pada prinsipnya Negara Indonesia adalah Negara hukum (pasal 1 ayat (3), UUD 1945). Selanjutnya pada prakteknya Konstitusi telah menegaskan bahwa Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (pasal 28i ayat (1), UUD 1945 junto Pasal 4, UU Nomor 39 Tahun 1999). 

Secara khusus terkait Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (pasal 28i ayat (4), UUD 1945). Sementara itu, secara umum, Konstitusi telah menegaskan kepada semua pihak tanpa terkecuali agar “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis” (pasal 28j ayat (1), UUD 1945). Sebut 

Dalam rangka menjalankan kewajiban Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (pasal 28i ayat (4), UUD 1945 junto Pasal 8, UU Nomor 39 Tahun 1999) menjadi bagian langsung dalam agenda Penyelenggaraan Negara sehingga tentunya diwajibkan untuk tunduk pada UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. 

Untuk diketahui bahwa Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang funsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 angaka 1, UU Nomor 28 Tahun 1999). Selanjutnya, berkaitan dengan Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya (pasal 1 angaka 2, UU Nomor 28 Tahun 1999). 

Secara spesifik Penyelenggara Negara meliputi: 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3. Menteri; 4. Gubernur; 5. Hakim; 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2, UU Nomor 28 Tahun 1999).

Dalam melakukan Penyelenggara Negara para Penyelenggara Negara diatas diwajibkan taat pada Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi: 1. Asas Kepastian Hukum; 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 3. Asas Kepentingan Umum; 4. Asas Keterbukaan; 5. Asas Proporsionalitas; 6. Asas Profesionalitas; dan 7. Asas Akuntabilitas (pasal 3, UU Nomor 28 Tahun 1999).

Dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme sebagaimana disebutkan diatas dan melihat penyataan beberapa petinggi Negara seperti :

1. Pernyataan Ketua MPR RI sebagai berikut : “Saya meminta pemerintah dan aparat keamanan tidak ragu dan segera turunkan kekuatan penuh menumpas KKB di Papua yang kembali merenggut nyawa. Tumpas habis dulu. Urusan HAM kita bicarakan kemudian (Baca : https://poskota.co/nasional/pernyataan-ketua-mpr-ri-tumpas-habis-kkb-ham-belakanganmenuai-kritik/)

2. Pernyataan Mentri Menkopolhukam bahwa“label teroris sudah tepat disematkan karena sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, di mana yang dinyatakan teroris itu adalah siapapun orang yang merencanakan, menggerkan, dan mengorganisasikan terorisme. Sedangkan terorisme adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban secara masaal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dengan motif ideologi, politik, dan keamanan."Berdasar definisi itu, maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasi dan orang yang berafiliasi adalah tindakan teroris". Untuk itu, Mahfud meminta Polri, TNI, BIN, dan aparat terkait segera melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur menurut hukum” (Baca : https://nasional.tempo.co/read/1457523/pemerintah-resmi-labeli-kkb-di-papua-sebagai-teroris/full&view=ok)

Secara langsung menunjukan adanya pelanggaran Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara khususnya terkait Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas. Untuk diketahui bahwa Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara (penjelasan pasal 3 angka 1, UU Nomor 28 Tahun 1999). Sementara itu, Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (penjelasan pasal 3 angka 6, UU Nomor 28 Tahun 1999). 

Fakta pelanggaran Asas Profesionalitas yang dimaksudkan diatas tercermin dalam pernyataan Ketua MPR RI selaku Penyelenggara Negara yang menyebutkan bahwa “Urusan HAM kita bicarakan kemudian” sebab pada prinsipnya Ketua MPR RI selaku Penyelenggara Negara memiliki kewajiban untuk menjalankan ketentuan Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (pasal 28i ayat (1), UUD 1945 junto Pasal 4, UU Nomor 39 Tahun 1999) dan ketentuan Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (pasal 28i ayat (4), UUD 1945 junto Pasal 8, UU Nomor 39 Tahun 1999). 

Fakta pelanggaran Asas Kepastian Hukum tercermin dalam pernyataan Menkopolhukam selaku Penyelenggara Negara yang secara subjektif menyebutkan “definisi teroris dan terorisme secara yuridis sebagimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan selanjutnya menyimpulkan KKB dan segala nama organisasi dan orang yang berafiliasi adalah tindakan teroris” padahal secara hukum dalam rangka penetapan sebuah organisasi menjadi organisasi terlarang maupun penetapan seseorang maupun organisasi menjadi terduga teroris dan organisasi teroris memiliki dasar hukum dan mekansimenya tersendiri.

Untuk diketahui bahwa dalam rangka menetapkan sebuah organisasi menjadi organisasi terlarang mekansimenya diatur dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang sementara untuk menetapkan seseorang maupun organisasi menjadi terduga teroris dan organisasi teroris diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ataupun UU Nomor 5 Tahun 2018 dimana dalam kedua ketentuan tersebut tidak ada isi Bab atau Pasal atau Ayat yang memberikan rekomendasi kepada Menkopolhukam untuk menetapkan sebuah organisasi menjadi organisasi terlarang maupun menetapkan seseorang maupun organisasi menjadi terduga teroris dan organisasi teroris. Atas dasar itulah yang membuktikan bahwa Menkopolhukam selaku Penyelenggara Negara melakukan pelanggaran Asas Kepastian Hukum.

Jauh sebelum adanya temuan fakta pelanggaran Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas diatas, pada tanggal 26 April 2021 Presiden Republik Indonesia menyatakan “Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok Tanah Air” (baca : https://kompas.tv/article/168367/presiden-jokowi-perintahkan-tni-polri-tangkap-kkb-di-papua) selanjutnya pada tanggal 27 April 2021 Masyarakat Sipil dari 4 Kampung dimengungsi ke Kampung terdekat seperti masyarakat sipil dari Kampung Tegelobak dan Misimaga mengungsi ke Kampung Tanah Merah. Sementara itu, masyarakat sipil dari Kampung Efesus dan Kampung Upaya mengungsi ke Kampung Gome (Baca : https://suarapapua.com/2021/04/27/warga-4-kampung-di-puncak-papua-dikabarkan-mengungsi-akibat-serangan-udara/). Ditengah situasi itu, pada tanggal 28 April 2021, sebanyak 400 orang prajurit Kodam V Brawijaya, dari Yonif Mekanis 521 Dadaha Yodha Kediri, diberangkatkan menuju Papua. Menurut Pandam V Brawijaya, Mayjend TNI Suharyanto. Nantinya 400 prajurit ini akan mengamankan wilayah-wilayah rawan di Papua , antara lain Puncak Jaya, Paniai, Dogiyai, hingga Intan Jaya. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa para prajurit ini akan bergabung dalam Satuan Tugas Pengaman Daerah Rawan (Satgas Pamrahwan) di Papua (Baca : https://daerah.sindonews.com/read/411114/704/serangan-kkb-semakin-brutal-400-prajurit-kodam-v-brawijaya-diberangkatkan-ke-papua-1619575468). 

Dengan melihat fakta kondisi masyarakat sipil papua diatas serta menanggapi pernyataan  Ketua MPR RI dan Pernyataan Mentri Menkopolhukam diatas maka pada tanggal 29 April 2021 Gubernur Propinsi Papua mengeluarkan Pers Release dimana dalam salah satu pernyataannya ditegaskan bahwa : “Pemerintah Propinsi Papua mendorong agar TNI dan Polri terlebih dahulu melakukan pemetaan kekuatan KKB yang melingkupi persebaran wilayahnya, jumlah orang dan ciri-ciri khusus yang mengambarkan tubuh organisasi tersebut. Hal ini sangat dibutuhkan, sebab pemerintah propinsi papua tidak menginginkan adanya peristiwa salah tembak dan salah tangkap yang menyasar penduduk sipil papua” (point 4, Pers Release Pernyataan Gubernur Papua menanggapi tindakan pemerintah pusat yang mengumumkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KBB) di Papua Adalah Teroris). 

Berdasarkan uraian diatas secara langsung menunjukan ketua MPR RI dan Menkopolhukam secara terang-terang sedang melakukan pelanggaran Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalisme sementara melalui perintah Presiden Republik Indonesia serta dampak yang dialami oleh masyarakat sipil di Kampung Tegelobak, Kampung Misimaga, Kampung Efesus dan Kampung Upaga menunjukan pengabaian ketentuan Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (pasal 28i ayat (4), UUD 1945 junto Pasal 8, UU Nomor 39 Tahun 1999). Diatas sikap Gubernur Propisi Papua yang sedang berupaya mengimplementasikan perintah konstitusi terkait Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (pasal 28i ayat (1), UUD 1945 junto Pasal 4, UU Nomor 39 Tahun 1999) dan ketentuan Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (pasal 28i ayat (4), UUD 1945 junto Pasal 8, UU Nomor 39 Tahun 1999) demi melindungi Hak Asasi Manusia milik Masyarakat Sipil yang berdomisili di Papua.

Atas dasar itu, Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH Papua) mengunakan kewenangan Peran serta masyarakat dalam bentuk hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara (Pasal 9 ayat (1) huruf c, UU Nomor 28 Tahun 1999) dan berdiri atas prinsip Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (Pasal 100, UU Nomor 39 Tahun 1999) demi melindungi Hak Asasi Manusia menegaskan kepada :

1. Presiden Republik Indonesia untuk mengimplementasi ketentuan Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah sebagaimana diatur pada pasal 28i ayat (4), UUD 1945 junto Pasal 8, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam semua kebijakan keamanan di Papua;

2. Ketua MPR RI selaku penyelenggara Negara segera menarik pernyataan yang bertentangan dengan Asas Profesionalisme yang bertolakbelakang dengan ketentuan Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah sebagaimana diatur pada pasal 28i ayat (4), UUD 1945 junto Pasal 8, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Papua;

3. Menkopolhukam selaku penyelenggara Negara dilarang mengunakan pendapat subjektif dalam mengartikan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia tanpa mengedepankan asas kepastian hukum dalam Negara Hukum Indonesia yang akan berdampak pada terabaikannya ketentuan Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah sebagaimana diatur pada pasal 28i ayat (4), UUD 1945 junto Pasal 8, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Papua;

4. Presiden Republik Indonesia, Ketua MPR RI dan Menkopolhukan wajib mengikuti pernyataan Gubernur Propinsi Papua khususnya terkait “Pemerintah Propinsi Papua mendorong agar TNI dan Polri terlebih dahulu melakukan pemetaan kekuatan KKB yang melingkupi persebaran wilayahnya, jumlah orang dan ciri-ciri khusus yang mengambarkan tubuh organisasi tersebut. Hal ini sangat dibutuhkan, sebab Pemerintah Propinsi Papua tidak menginginkan adanya peristiwa salah tembak dan salah tangkap yang menyasar penduduk sipil papua” dalam rangka mengimplementasi perintah pasal 28i ayat (1) junto Pasal 28i ayat (4), UUD 1945 di Papua. 

Demikian siaran pers ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.(*)

Jayapura, 30 April 2021

Hormat Kami
Lembaga Bantuan Hukum Papua


EMANUEL GOBAY, S.H.,MH
(Direktur)

Narahubung :
082199507613

Post a Comment

0 Comments