Mitra Mabes Polri RI 007 Khusus: Kepala Daerah Segera Lakukan Inventarisasi Perda yang Tidak Dukung Investasi dan Masalah Pungli Pajak Hutan

IMG-20210502-WA0521

 

Kabaracehtimur.online -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah melakukan inventarisasi peraturan daerah (Perda) yang dinilai sudah tidak relevan dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi di daerah.

Tim Reclasseering Indonesia yang bermitra dengan Mabes Polri, membantu menemukan penyimpangan-penyimpangan, terutama yang terjadi di sektor pemerintah daerah, sesuai dengan yang tertulis di surat tugas, melalui Surat Rahasia MABES POLRI Nomor: R/45/IV/81/S.INTELPAM tanggal 28 April 1981 tentang peningkatan pemberantasan tindak pidana kejahatan, penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan yang melanggar hukum. Reclasseering Indonesia mendukung penuh upaya-upaya pemerintah.

“Investor mau datang bukan hanya dari situasi keamanan, politik, adanya infrastruktur, tapi ada juga kepastian hukum dan kemudahan untuk berusaha,” kata Mendagri saat memberi arahan kepada kepala daerah pada Rapat Koordinasi Gubernur dan Bupati/Wali Kota terkait Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Percepatan Penegasan Batas Daerah, di Gedung C Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Jumat (30/4/2021).

Mendagri mengatakan, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah, Mendagri meminta kepala daerah untuk segera menyelesaikannya.

Setelah melalui proses yang cukup lama, akhirnya pemerintah menanggapi laporan dan pemberitaan dari Tim Investigasi Reclasseering Indonesia terkait pungli pajak hutan dan jual beli aset hutan.

Seperti yang sudah ditulis di pemberitaan sebelumnya, banyak warga masyarakat yang mengadu kepada anggota Tim Reclasseering Indonesia, khususnya masyarakat wilayah Hutan Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo, Desa Lenggoksono Kecamatan Tirtoyudo, dan Desa Lebakharjo Kecamatan Ampelgading.

Masyarakat tersebut mengaku, adanya dugaan pungli pajak oleh oknum LMDH, oknum KPH, oknum Mantri dan Mandor Hutan, serta adanya keterlibatan oknum Kepala Desa dan oknum Camat di wilayah tersebut.

Masyarakat yang bermitra dengan hutan harusnya membayar pajak sebanyak 20%, malah ditarik 25%, kemudian masih harus membayar lagi pajak PPn sebesar 10%. Jadi, jika dihitung kalkulasinya masyarakat hanya mendapat 65% hasil kayu dari lahan garapannya.

Masyarakat juga mengeluh akan adanya surat SPPT yang dikeluarkan oleh oknum Kepala Desa, jadi setiap ada warga yang mengangkut kayu harus meminta surat SPPT ke Kepala Desa dan membayar lagi ke oknum Kepala Desa dengan nilai sebesar Rp. 100.000,- hingga Rp. 400.000,-.

Tertib pajak diwajibkan untuk penyeimbang APBD dan APBN sebagai pemasukan negara.

Namun, menurut masyarakat yang bermitra dengan hutan, pajak yang ditarik oleh Mantri Hutan yang bernama Sunari dan Boiman, diduga sebagian hanya disetor ke oknum Camat dan oknum Kades saja. Dalam artian, pajak-pajak dari masyarakat tersebut tidak masuk ke dinas perpajakan.

Belum lagi pungli hasil hutan seperti cengkeh, kopi, buah, dan hasil hutan lainnya yang diambil oleh oknum-oknum perhutani dengan alibi uang cukai, sudah jelas bahwa pungutan tersebut masuk kantong sendiri.

Menurut Reclasseering Indonesia, oknum-oknum seperti itu, baik oknum Perhutani, oknum Kades maupun oknum Camat, sudah tidak bisa diingatkan lewat teguran lagi, oknum-oknum tersebut harus dipidanakan sesuai pasal yang berlaku.

Akibat dari kerakusan manusia, banyak kayu keras seperti kayu sonokeling di hutan-hutan yang ditebangi, yang menyebabkan hutan menjadi gundul dan rawan longsor.

Masa depan anak cucu bangsa juga membutuhkan hutan, jangan dihabiskan oleh oknum-oknum di masa sekarang dan tidak ditanami lagi, padahal sumbangan bibit pohon dari Menteri LHK sangat banyak dan nilainya sangat besar, namun pihak perhutani selalu beralibi bahwa bibit-bibit tersebut hilang atau mati.

Tak hanya itu, Menteri LHK juga memberikan anggaran untuk biaya pemotongan dan pengangkutan kayu, namun sampai saat ini, masyarakat selalu mengeluarkan biaya sendiri.

Sementara di Desa Pujiharjo, dari hasil investigasi Tim Reclasseering Indonesia dan media beritaistana.id, dugaan jual beli lahan hutan ada di petak 43, itu hanyalah contoh kecil, masih banyak jual beli lahan hutan yang belum terungkap.

Tim Reclasseering Indonesia sangat mendukung dan turut membantu program 100 hari kerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang salah satunya adalah menyelesaikan dan memberantas kasus mafia tanah.

Mabes Polri membentuk Satuan Tugas atau Satgas Anti Mafia Tanah. Satgas akan bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit telah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk tidak ragu mengusut tuntas kasus-kasus mafia tanah di seluruh Indonesia. Upaya ini sejalan dengan instruksi dari Presiden Jokowi yang fokus untuk memberantas praktik mafia tanah di Indonesia.

Reclasseering Indonesia juga mendukung upaya pemerintah terkait pertanian untuk mencukupi lumbung pangan nasional, sehingga tidak ada import beras lagi.

Terkait pernyataan Mendagri, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah, Reclasseering Indonesia sudah pernah melaporkan ke Tim Saber Pungli terkait perizinan tower BTS yang tidak beres, dengan nomor laporan: 11/SaberPungli/Polhukam/HK00/2/2021.

Reclasseering Indonesia mendukung sepenuhnya terkait pembangunan nasional, namun perizinan dan prosedurnya juga harus jelas.

Pelaporan ke Tim Saber Pungli tersebut sudah berjalan sekitar 3 bulan, namun belum juga ada tindakan sampai saat ini, padahal Tim Reclasseering Indonesia sudah memberikan laporan tersebut ke Polres Malang dan Kejaksaan Kabupaten Malang, namun penanganan Polres Malang dan Tim Kejaksaan Kabupaten Malang dipertanyakan oleh Tim Reclasseering Indonesia.

Karena upaya ini untuk menjaga marwah institusi dan instansi, menjaga harga diri bangsa dan negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Reclasseering Indonesia juga berupaya untuk menepis anggapan-anggapan masyarakat agar tidak semua instansi bercitra buruk, karena hanya oknum-oknum tertentu saja yang ‘nakal’ dan menyalahi aturan pemerintah. (Beritaistana.id/eko s)

Post a Comment

0 Comments