LBH PAPUA SELAKU KUASA HUKUM AKAN GUGAT REKTOR UNCEN DI PENGADILAN NEGERI JAYAPURA JIKA TIDAK TEPATI JANJI PINDAH ASRAMA/SEWA KAMAR BAGI MAHASISWA

Siaran Pers
Nomor : 013/SP-LBH-Papua/V/2021

“Pengusuran Paksa Adalah Pelanggaran HAM dan Merupakan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum” 

Pada prinsipnya Rektor Uncen dalam jawaban somasinya telah menegaskan bahwa “upaya pindah sementara ke asrama lain yang tidak dilakukan renovasi atau sedapat mungkin untuk membiayai sewa kamar sementara” (Baca : Isi Surat Nomor : 1662/UN20/HK/2021) namun pada prakteknya Rektor Uncen mengabaikannya dan selanjutnya membongkar atap 8 Unit Asrama Mahasiswa Universitas Cenderawasi Sakura Abepura pada tanggal 10 Mei 2021 dan 11 Mei 2021 serta tindakan mengeluarkan mahasiswa uncen beserta barang-barangnya secara paksa dan membongkar tanggal naik menuju lantai atas asrama mahasiswa uncen Kampwolker Kampus Uncen Waena pada tanggal 21 Mei 2021 yang berdampak pada tidak terpenuhinya ha katas tempat tinggal dan dapat berujung pada terlanggarnya hak atas pendidikan bagi para mahasiswa penghuni kedua asrama mahasiswa uncen tersebut secara langsung menunjukan bukti REKTOR UNCEN MELAKUKAN TINDAKAN PENGUSURAN PAKSA YANG MERUPAKAN PELANGGARAN HAM sebagaimana maksudkan dalam ketentuan Komentar Umum/General Comment No. 7 Pasal 11 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya diatas. 

Berdasarkan data yang LBH Papua peroleh sejak pembongkaran atap rumah 8 Unit asrama mahasiswa universitas cenderawasi sakura abepura pada tanggal 10 Mei 2021 dan 11 Mei 2021 para mahasiswa penghuni 8 Unit asrama mahasiswa universitas cenderawasi sakura harus menumpang di keluarga-keluarga terdekat maupun menumpang pada kos-kosan teman-temannya. Sementara itu, bagi mahasiswa aktif penghuni asrama mahasiswa uncen Kampwolker Kampus Uncen Waena yang dikeluarkan pada tanggal 21 Mei 2021 kurang lebih ada 7 (tujuh) orang yang terpaksa tinggal bersama-sama dalam 1 (satu) kamar kos-kosan serta ada juga sebanyak 14 (emapat belas) orang yang terpaksa menumpang di satu rumah yang jaraknya tidak jauh dari  asrama mahasiswa uncen Kampwolker Kampus Uncen Waena. 

Fakta kondisi mahasiswa uncen aktif penghuni Asrama Mahasiswa Uncen diatas secara langsnung menunjukan sikap Rektor Uncen yang jelas-jelas telah, sedang dan akan mencoreng citra Universitas Cenderasi sebagai sebuah wadah pendidikan yang disediakan Negara melalui pemerintah untuk mememenuhi HAM (baca : Pasal 28i ayat (4) UUD 1945) khususnya terkait “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia” sebagaimana diatur pada pasal 12, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, terkait ketentuan “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak” sebagaimana diatur pada pasal 40, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Untuk diketahui bahwa “Pengusiran Atau Penggusuran Paksa Merupakan Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia, Karena Pengusiran Paksa Selain Mengancam Hak Atas Perumahan, Warga Memiliki Potensi Besar Memunculkan Pelanggaran Hak-Hak Sipil Dan Politik, Misalnya Hak Untuk Hidup, Hak Untuk Dilindungi, Hak Untuk Tidak Diusiknya Privasi, Keluarga, Dan Hak Untuk Menikmati Kepemilikan Secara Tenteram” sebagaimana diatur dalam ketentuan Komentar Umum/General Comment No. 7 Pasal 11 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya.

Dengan mengacu pada pengertian pengusuran paksa diatas, dalam rangka menghindari tindakan Penggusuran Paksa yang merupakan Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia terjadi dalam kasus renovasi asrama mahasiswa uncen jika surat Rektor Uncen Nomor : 1516/UN20/LL/2021 tertanggal 25 Maret 2021, Sifat : Peringatan, Perihal : Pemberitahuan kepada : “Seluruh Penghuni Asrama Rusunawa Block A & B Kampwolker Kampus Uncen Waena, Penghuni Unit 1 sampai dengan Unit 6 Kampwolker Kampus Uncen Waena, Penghuni Asrama Putri Kampwolker Kampus Uncen Waena dan seluruh penghuni unit kangguru sakura Kampus Uncen Abepura yang diminta untuk melakukan pengosongan asrama terhitung satu minggu sampai dengan tanggal 1 April 2021” jauh sebelum tanggal 10 Mei 2021 dan 11 Mei 2021 serta tanggal 21 Mei 2021 LBH Papua setelah menerima surat kuasa dari perwakilan Mahasiswa Uncen Aktif Penghuni Asrama Mahasiswa Uncen pada tanggal 31 Maret 2021 LBH Papua langsung mengelar Konperensi Pers yang intinya mengingatkan kepada Rektor Uncen untuk melakukan Musyawara dengan Mahasiswa Uncen Aktif Penghuni Asrama Mahasiswa Uncen sebelum adanya tindakan apapun agar tidak terjadi pengusuran paksa. Selain itu, LBH Papua juga melayangkan somasi pertama kepada Rektor Universitas Cenderawasi yang intinya menyarakan kepada “pihak universitas cenderawasih jayapura dalam hal ini Rektorat Uncen Jayapura agar membatalkan niat untuk meminta penghuni asrama Uncen Jayapura untuk mengosongkan Asrama sebelum dilakukan musyawara bersama”. 

Sebagai balasan atas Somasi pertama diatas, pada awal April 2021 pihak rektoral mengeluarkan Surat Nomor : 1662/UN20/HK/2021, Perihal : Tanggapan atas Somasi LBH Jayapura kepada Rektor Universitas Cenderawasi yang ditujukan kepada Ketua LBH Papua yang intinya menegaskan bahwa “Rektor Universitas Cenderawasi dalam bentuk menjamin kepada mahasiswa yang sebelumnya menempati asrama-asrama yang direnovasi akan diupayakan pindah sementara ke asrama lain yang tidak dilakukan renovasi. Alternatif kedua adalah Rektor Universitas Cenderawasi akan berupaya sedapat mungkin untuk membiayai sewa kamar sementara selama proses renovasi sampai kegiatan PON selesai dilaksanakan”. Selanjutnya tanpa ada pembahasan perihal “upaya pindah sementara ke asrama lain yang tidak dilakukan renovasi atau sedapat mungkin untuk membiayai sewa kamar sementara”, pihak Rektorat mengeluarkan Surat Himbauan Nomor : 1081/UN20.3/KM/2021 yang ditujukan kepada seluruh penghuni asrama mahasiswa uncen tertanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh Pembantu Rektor III dan Ketua Tim Penertiban yang ditujukan kepada seluruh penghuni asrama mahasiswa uncen terkait penertiban dan pembenahan asrama mahasiswa uncen akan digelar operasi yustisi disetiap unit asrama sehingga dihimbau agar wajib lengkapi dokumen seperti : 1). Kartu Pengenal Mahasiswa (KPM), 2). Kartu Tanda Penduduk (KTP), 3). Surat Keterangan Aktif Kuliah. 

Sekalipun demikian diatas fakta itu, pada tanggal 10 Mei 2021 dan 11 Mei 2021 pihak universitas cenderawasi bersama pihak pengemban serta didukung oleh anggota Polsek Abepura bersama anggota Koramil Abepura langsung membongkar atap asrama mahasiswa universitas cenderawasi unit merpati, unit merpati Cenderawasi, Unit Elang, Unit Kangguru, Unit Merak, Unit Mambruk, Unit Kasuari dan Unit Maleo. Selain membongkar mereka juga memutuskan aliran listrik yang mengalir ke asrama mahasiswa universitas cenderawasi dimana dampaknya atas tindakan itu adalah sampai saat ini para mahasiswa uncen aktif penghuni asrama mahasiswa uncen sakura masih tidak jelas tempat tinggalnya. Ditengah ketidakjelasan tempat tinggal itu, pada tanggal 21 Mei 2021 pihak universitas cenderawasi bersama pihak pengemban serta kuasa hukum didukung oleh anggota TNI dan Polri serta Pol PP kembali mengeluarkan mahasiswa uncen beserta barang-barangnya secara paksa dan membongkar tanggal naik menuju lantai atas asrama mahasiswa uncen diatas dampak ketidakjelasan tempat tinggal yang akan dialami oleh para mahasiswa uncen aktif penghuni Asrama Mahasiswa Uncen Kampwolker Kampus Uncen Waena. 

Melalui tindakan diatas secara langsung menunjukan bahwa pihak universitas cenderawasi bersama pihak pengemban serta kuasa hukum didukung oleh anggota TNI dan Polri serta Pol PP diatas secara jelas-jelas telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip umum kerasionalan dan keproporsionalan. Komite mempertimbangkan bahwa perlindungan prosedural yang harus diterapkan berkaitan dengan penggusuran  paksa meliputi: 

a. Sebuah peluang atas pembicaraan yang tulus dengan orang-orang yang terimbas;

b. Pemberitahuan yang memadai dan rasional kepada semua orang yang terimbas mengenai jadwal pelaksanaan pengusiran; 

c. Informasi mengenai penggusuran  yang diajukan, dan, bilamana memungkinkan, mengenai fungsi alternatif dari tanah atau rumah itu, yang harus tersedia dalam waktu singkat bagi semua orang yang terimbas;

d. Jika melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, para pejabat pemerintah atau wakil-wakil mereka harus hadir selama pelaksanaan pengusiran; 

e. Semua orang yang melaksanakan pengusiran itu harus diidentifikasi secara tepat; 

f. Pengusiran tidak boleh dilaksanakan dalam cuaca buruk atau pada malam hari kecuali memang dikehendaki oleh orang-orang yang terimbas; 

g. Ketetapan atas pemulihan oleh hukum; dan 

h. Ketetapan, sejauh memungkinkan, atas bantuan hukum bagi orang-orang yang membutuhkannya untuk menuntut kompensasi melalui pengadilan.

Atas dasar itulah yang menyimpulkan bahwa REKTOR UNCEN MELAKUKAN TINDAKAN PENGUSURAN PAKSA YANG MERUPAKAN PELANGGARAN HAM sebagaimana maksudkan dalam ketentuan Komentar Umum/General Comment No. 7 Pasal 11 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya diatas. Melalui Sikap Rektor Uncen tersebut jelas-jelas telah, sedang dan akan mencoreng citra Universitas Cenderasi sebagai sebuah wadah pendidikan yang disediakan Negara melalui pemerintah untuk mememenuhi HAM (baca : Pasal 28i ayat (4) UUD 1945). 

Dalam rangka mengeluarkan Universitas Cenderawasi dari tindakan pengusuran paksa yang dilakukan oleh Rektor Uncen yang didukung anggota TNI dan Polri serta Pol PP serta mendorong Universitas Cenderawasi untuk melindungi hak asasi manusia para mahasiswa uncen aktif yang menghuni asrama mahasiswa uncen khususnya hak atas pendidikan dan hak atas tempat tinggal sesuai dengan perintah ketentuan Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah sesuai ketentuan pasal 28i ayat (4) 1945 junto Pasal 8, UU Nomor 1999 tentang Hak Asasi Manusia maka Lembaga Bantuan Hukum Papua sekalu kuasa hukum para mahasiswa uncen aktif penghuni asrama mahasiswa uncen menegaskan kepada :

1. Presiden Republik Indonesia Cq Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Cq Gubernur Propinsi Papua segerah perintah Rektor Uncen untuk memenuhi hak atas pendidikan dan hak atas tempat tinggal bagi mahasiswa uncen aktif yang menjadi korban pengusuran paksa Asrama Mahasiswa Uncen yang terjadi pada tanggal 10 Mei 2021 dan 11 Mei 2021 serta tanggal 21 Mei 2021;

2. Kapolri Cq Kapolda Papua segera menegur Kapolresta Jayapura dan Kapolsek Abepura beserta jajarannya serta Anggota Brimob yang terlibat dalam TINDAKAN PENGUSURAN PAKSA sesuai Komentar Umum/General Comment No. 7 Pasal 11 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya sesuai dengan Perkap Nomor 8 Tahun 2009;

3. Panglima TNI Cq Pandam Cenderawasi segera menegur anggota TNI yang terlibat dalam TINDAKAN PENGUSURAN PAKSA sesuai Komentar Umum/General Comment No. 7 Pasal 11 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya; 

4. Komnas HAM RI Perwakilan Papua segara memfasilitasi mediasi antara Rektor  Universitas Cenderawasi dengan Para Mahasiswa Uncen Penghuni Asrama Mahasiswa Uncen Sakura sesuai dengan kewenangan Komnas HAM RI yang diatur pada Pasal 89 ayat (4) huruf b, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk merealisasi isi surat Nomor :1662/UN20/HK/2021, Perihal : Tanggapan atas Somasi LBH Jayapura diatas;

5. Rektor Uncen segera merealisasi janji “upaya pindah sementara ke asrama lain yang tidak dilakukan renovasi atau sedapat mungkin untuk membiayai sewa kamar sementara” (isi surat Nomor :1662/UN20/HK/2021) jika tidak maka LBH PAPUA SELAKU KUASA HUKUM MAHASISWA UNCEN AKTIF PENGHUNI ASRAMA MAHASISWA UNCEN AKAN MENGGUGAT REKTOR UNCEN DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA JAYAPURA.

Demikian siaran pers ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Jayapura, 22 Mei 2021

Hormat Kami
Lembaga Bantuan Hukum Papua


EMANUEL GOBAY, S.H.,MH
(Direktur)

Narahubung :
082199507613

Post a Comment

0 Comments