Katanya Ini Sederet Fakta Konflik Israel-Palestina Bukan Konflik Agama

SEBAGIAN masyarakat Indonesia memandang konflik Israel - Palestina sebagai konflik agama. Pandangan tersebut tidak memiliki basis empiris sebab penduduk negara Israel dan Palestina heterogen dalam hal suku bangsa dan agama.

Membingkai konflik di Palestina sebagai konflik agama juga kontraproduktif untuk mewujudkan perdamaian, sebab narasi perang agama akan memicu sikap pro kontra yang bersumber dari emosi keagamaan.

Heterogenitas penduduk Israel dan Palestina

Penduduk Israel heterogen dalam hal suku bangsa. Data dalam situs jewishvirtuallibrary.org menyebutkan, penduduk Israel terdiri dari 6. 894.000 orang Yahudi (74,9 persen), 1.966.000 (21,1 persen) orang Arab dan sisanya penduduk dari berbagai suku bangsa.

Heterogenitas penduduk Israel juga terlihat dalam agama. Mayoritas adalah penganut Yudaisme (78 persen).

Umat Islam menempati prosentasi kedua terbesar, sebanyak 1.636.000(18 persen). Sebanyak 85 persen umat Islam di Palestina beraliran Sunni. Umat Kristiani dan Druze, masing-masing sebanyak 2 persen atau sekitar 180.000 orang.

Menariknya, ada beberapa Muslim Arab yang menjadi politisi Israel, bahkan menduduki jabatan penting secara politik.

Rhaleb Majadele, politisi Arab Muslim, ditetapkan menjadi menteri Ilmu pengetahuan, budaya dan olah raga pada 28 Januari 2007.

Selain itu, ada Ahmed Tibi, pemimpin Ta'al, sebuah partai Arab di Israel. Ia menjabat sebagai anggota Knesset (parlemen) sejak 1999.

Warga negara Israel yang beragama Islam, baik yang bersuku bangsa Arab mau pun etnik di luar Arab, ada yang bergabung menjadi bagian dari militer Israel.

Mereka mendukung berdirinya negara Israel di Palestina. Mereka ikut melakukan tindakan militer ketika konflik dengan orang Arab Palestina terjadi.

Penduduk Palestina juga heterogen. Tidak semuanya bersuku bangsa Arab. Ada yang bersuku bangsa Yahudi, Druze dan beberapa suku bangsa minoritas lainnya.

Dari sisi agama, umat Islam menjadi mayoritas penduduk (sekitar 85 persen). Tetapi ada juga orang Arab Kristen.

Ketika kekuasaan Ottoman berakhir di tahun 1922, umat Kristen di Palestina mencapai 22 persen dari total populasi. Di tahun 2017, jumlahnya tinggal 47.000 orang, sekitar satu persen dari total penduduk Palestina.

Dalam survey yang dilakukan oleh Palestinian Center for Policy and Survey Research (PCPSR) kepada 995 orang Kristen di Palestina, ditemukan fakta yang menarik.

Banyak orang Kristen Palestina ingin meninggalkan Palestina karena alasan ekonomi dan keamanan. Tetapi jauh lebih banyak lagi yang ingin tetap tinggal di sana. Jumlahnya hampir 70 persen.

Alasannya, mereka merasa sudah merasa menjadi bagian dari negara Palestina. Mereka juga mendukung keberadaan negara Palestina dan tidak menyukai tindakan militer Israel.

Fatah dan Hamas

Publik mengetahui, Yasser Arafat, pemimpin PLO (organisasi pembebasan Palestina), beristrikan seorang Nasrani. PLO yang dipimpin Yaser Arafat lebih memilih jalan damai dalam penyelesaian konflik di Palestina.

PLO- khususnya dari faksi Fatah- menjalani rivalitas dengan Hamas dalam merebut simpatik rakyat Palestina. Berbeda dengan PLO yang mengupayakan langkah damai, Hamas -dengan sayap militernya- memilih jalan kekerasan dalam memperjuangkan negara Palestina. Konflik bersenjata yang terjadi di Palestina terjadi antara tentara Israel dengan Hamas.

Baca juga: Sejarah Berdirinya Israel

Menurut Jodi Vitorri (2011), sumber dana perjuangan Hamas lebih banyak berasal dari luar negeri ketimbang sumber internal. Untuk mendapat dukungan finansial dari luar Palestina, kelompok Hamas berusaha menarik hati masyarakat Muslim.

Mereka memakai narasi agama sebagai dasar perjuangan mereka. Hamas memakai simbol-simbol Islam, termasuk membuat channel resmi media mereka, TV Al-Aqsa.

TV ini berisi berita dan propaganda perjuangan Hamas yang dibingkai sebagai perjuangan Islam melawan pendudukan Israel.

Fokus mengupayakan perdamaian

Selasa, 18 Mei 2021, pemimpin Hamas Ismael Haniyeh menyurati presiden Jokowi agar Indonesia menggalang dukungan negara Arab, Islam dan masyarakat internasional untuk melawan pendudukan Israel. Presiden Jokowi telah mengeluarkan kecaman terhadap tindakan Israel.

Bak gayung bersambut, beberapa organisasi Islam menyerukan gerakan savepalestina yang dikuti dengan tagar saveAlAqsa. Dua tagar tersebut bukan hanya mendominasi media sosial tetapi juga terlihat dalam doa bersama mendukung Palestina di beberapa tempat.

Beberapa kelompok Muslim menggalang dana untuk mendukung Palestina. Sebuah partai politik di Indonesia menjadikan konflik ini sebagai isu yang perlu diperjuangkan.

Mereka mengadakan demonstrasi menuntut pembebasan Palestina ( 20 Mei 2021) bahkan mendatangi kedubes AS untuk menyampaikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.

Respons-respons di atas -sampai kadar tertentu- sejalan dengan semangat bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945: melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Namun demikian, respons tersebut mestinya tidak didasari oleh sentimen agama. Seperti diskusi di atas, negara Israel dan Palestina heterogen penduduknya.

Jadi tidak benar jika ada yang menarasikan konflik tersebut sebagai perang antara umat Islam melawan Yahudi Israel.

Sentimen agama dan polarisasi tidak sehat

Membingkai konflik di Palestina sebagai konflik agama membuat masyarakat Indonesia beraksi secara hitam putih dan emosional.

Sebagian umat Islam akan pro kepada rakyat Palestina sementara sebagian umat Kristen -karena menganggap bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan- pro terhadap Israel.

Polarisasi seperti ini terlihat dalam diskusi di media sosial. Keadaan ini tidak sehat dan jika terus berkembang bisa memecah belah kebersamaan.

Reaksi yang didorong sentimen agama ini kontraproduktif sebab dapat mengalihkan fokus utama perjuangan. Dari upaya membangun perdamaian di Palestina menjadi hasrat balas dendam dan mengalahkan kelompok yang berbeda agama.

Hasrat ini terlihat cukup dominan di Indonesia. Sebagian rakyat Indonesia menyikapi konflik Palestina jauh lebih serius ketimbang terorisme di Poso atau kekerasan bersenjata di Papua.

Bangsa ini perlu belajar dari kasus pemenggalan kepala seorang guru, Samuel Paty di Perancis karena kebohongan siswinya. Siswi ini berbohong dengan mengatakan gurunya telah menunjukkan karikatur Nabi Muhammad di kelas.

Akibatnya terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Paty dan kerusuhan di beberapa tempat di Perancis. 

Sebagian rakyat Indonesia juga marah dan menyerukan pemboikotan produk Perancis. Pemerintah juga mengecam presiden Perancis karena dianggap membela Paty dan menghina Islam.

Alih-alih membingkai konflik di Palestina sebagai konflik agama, lebih baik kita fokus mengupayakan perdamaian dan keadilan di Palestina.

Framing konflik agama berpotensi melanggengkan kekerasan sebab orang akan terpancing untuk membalas pihak yang dianggap menghina atau melukai kelompok yang seagama.

Akhirnya, fokusnya bukan lagi bagaimana mewujudkan perdamaian dan keadilan tetapi bagaimana mempertahankan eksistensi agama.

Kalau itu terjadi, perdamaian sulit terwujud. Selain itu, semakin banyak orang tidak bersalah menjadi korban perang yang suci karena mendapat legitimasi perang agama.

Post a Comment

0 Comments