Dinas Pertanahan; Jemput Bola, Selamatkan Aset Tak Bersertifikat di Aceh Timur



Kabaracehtimur.online | Idirayeuk -- 

Proses percepatan pengamanan aset tetap berupa tanah yang dikuasi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melalui kegiatan Pemetaan Sistimatis Lengkap (PTSL), upaya  menyelamatkan aset tanah yang berstatus hibah  menjadi sertifikat.  Agar objek tidak dimanfaatkan pihak yang tidak berwenang.

Penyiapan dokumen-dokumen melalui penyelamatan dikuatkan berdasarkan tanah hibah untuk peningkatan hak menjadi hak pakai milik daerah kabupaten Aceh Timur.

Kadis Pertanahan Kab. Aceh Timur MB. Bandi Harvirdaus,SH melui Kasi Pengurusan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah Hajrul Aswad,SE, menyampaikan program ini merupakan kersama dengan BPN Aceh Timur, mereka siap membantu 100 persil sertifikat tanah melalui kegiatan PTSL

"Jadi untuk tahap awal yang telah menjadi berkas baru 28 persil tanah untuk diusulkan setifikat. Yang telah menjadi berkas baru 3 tiga kecamatan tanah puskesmas, pustu, poskesdes, polindes dan gedung diklat pada Bkpsdm Aceh Timur"

"Kita langsung bekerja di lapangan melibatkan keuchik (kepala desa) setempat dan didampingi kepala puskesmas Idi Timur,  berdasarkan surat hibah tanah, Kami menyiapkan dokumen-dokumen untuk di tanda tangani"

Nantinya diproses dan di tandatangi oleh pak Sekretaris Daerah (Sekda), kita lanjutkan usulan tersebut ke BPN Aceh Timur menjadi sertifikat," kata Kasi Pengurusan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah Hajrul Aswad,SE, di Poskesdes Gampong Lhok Asahan, Kecamatan Idi Timur, Aceh Timur, Kamis, ( 8/4/2021) baru-baru ini.

Salah satu dari 28 giat yang telah dilakukan di poskesdes gampang Lhok Asahan tersebut ikut Kepala Puskesmas Idi Timur Husni, Kheuchik Muhammad Arif, Kaur Gampoeng Ilyas Ansari dan Bidan Desa Misra Jelita, Kamis (8/4/2021).

Lanjutnya lagi, tidak cukup itu saja, kami  juga mengambil kordinat tanah untuk  menjadi acuan petugas BPN dalam melakukan pemetaan lokasi yang akan mejadi proses pensertifikatan tersebut.

“Karena objek-objek yang masuk dalam kegiatan PTSL sudah dilakukan pengukuran dan pemetaan secara gelobal, itulah kita mengambil titik kordinat upaya membantu petugas BPN,” sebutnya

Hajrul,  telah melakukan permintaandata dan berkas tanah kepada instansi pengguna barang  yang cepat merespon hanya dua kepala perangkat daerah (KPD)  salah satunya Dinas BKPSDM dan Dinas Kesehatan dan dasar ini menjadi prioritas  yang masuk bagian 9 (sembilan), kecamatan yang termasuk dalam kegiatan PTSL . Ia berharap secara bertahap seluruh aset bisa dituntaskan menjadi sertifikat hak pakai.

“Hanya 2 (dua) dinas saja, yang respon dan kita proses yaitu dinas kesehatan dan Bkpsdm  yang bersedia. Maka, itulah kita lakukan penyiapan dokumen yang kita usulkan ke BPN. kita telah diberikan kuota 100 persil menjadi prioritas  untuk pelayanan tanah disertifikatkan," kata Hajrul

Langkah awal  harus mengklasifikasikan terlebih dahulu kondisi aset-aset berupa kelengkapan berkas berbentuk hibah dan tidak tanah sengketa.

"Masih banyak surat hibah dan surat keterangan telah berdiri bangunan milik pemrintah, tetapi sertifikatnya tidak di tingkatkan. Dan paling sulit surat hibah batal lantaran saksi-saksi sudah tiada, akhirnya  dikuasai ahli waris. Tapi terlanjur tercatat sebagai aset lantaran gedung telah dibangun. Inilah yang dikuatirkan kedepan," kata Hajrul, di lokasi.

"Alhamdulillah, sudah kita proses pemberkasan untuk pengajuan sertifikat, sekitar 28 berkas dari kuota 100 diberikan BPN. Kami  targetkan 100 koata usulan sertifikat," katanya, sebagaimana dilansir oleh media resmi pemkab Aceh Timur, Habaacehtimur.id. (*)

Post a Comment

0 Comments