Jabatan Presiden Diusulkan 3 Periode, Pengamat: Rakyat Bisa Marah

Jabatan Presiden Diusulkan 3 Periode, Pengamat: Rakyat Bisa Marah
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin. Foto/SINDOnews
linkedin sharing button
whatsapp sharing buttonJAKARTA - Usulan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode diyakini tidak didukung sepenuhnya oleh rakyat Indonesia. Adapun usulan itu diungkapkan oleh Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono, Sabtu (13/3/2022).

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, jabatan presiden cukup dua periode. "Itu sudah jalan terbaik dan hasil konsensus nasional," ujar Ujang Komarudin kepada SINDOnews, Sabtu (13/3/2021). 


"Jika presiden menjabat tiga periode dan terlalu lama, maka kekuasaannya akan korup. Apalagi saat ini korupsi sudah terjadi dimana-mana. Menurut Lord Acton, power tends to corrup. Kekuasaan itu cenderung korup atau disalahgunakan. But absolute power corrupt absolutely," kata pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) ini.

Dia melanjutkan, jika kekuasaan yang absolut, korupsinya juga akan absolut."Jika sampai ada skenario presiden tiga periode, rakyat bisa marah. Legowo saja 2 periode itu jalan tengah dan jalan terbaik. Karena jika sudah 2 periode, ingin tiga periode, dan lalu ingin empat periode," tambah Ujang.

Ujang mengingatkan, bangsa ini tak kekurangan dengan orang hebat. "Dan banyak capres yang akan bermunculan. Seolah-olah tak ada Capres yang layak maju itu suatu pikiran yang tak tepat," pungkasnya.

Post a Comment

0 Comments