Bisa Tidur Nyenyak Nih Mas AHY, Kemenkumham Turun Tangan, Kode Moeldoko Batal Jadi Ketum?

Bisa Tidur Nyenyak Nih Mas AHY, Kemenkumham Turun Tangan, Kode Moeldoko Batal Jadi Ketum?Foto: Antara/Endi Ahmad 

Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) ikut merespons Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, yang digelar oleh pendiri, mantan kader hingga kader aktif, di Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Jumat (5/30).

Namun, terkait itu pihaknya akan tetap mengkaji terlebih dahulu mengenai KLB Demokrat di Sumut yang dianggap ilegal.

“Kita menghargai hak-hak warga dan kelompok, soal berbeda pendapat adalah lumrah dan bisa dipahami,” kata Staf Khusus MenkumHAM Yasonna Laoly, Ian Siagian, kepada wartawan, Jumat malam (5/3/2021).

“Soal ada yang mengatakan bahwa KLB ilegal itu bisa diuji nanti,” katanya lagi.

Lanjutnya, ia mengatakan Kemenkum HAM tetap akan menghargai hukum. Ia juga memastikan tim kajian akan bekerja sesuai dengan aturan.

"Kemenkum HAM akan selalu menghargai hukum, tim dan ahli-ahli kami sangat paham dan selalu teliti, dan hal-hal seperti ini selalu mendapat perhatian dan keputusan yang betul-betul sudah sesuai dengan aturan,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta pertolongan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan MenkumHAM Yasona Laoly, untuk tidak mengeluarkan surat pengesahan hasil KLB di Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Jumat (5/30), yang resmi mengukuhkan Moeldoko sebagai Ketua Umum periode 2021-2021. 

Sebab, menurut dia, hasil KLB di Sumut tidak berdasarkan AD/ART Partai Demokrat.  “Saya meminta kepada yang terhormat Presiden Jokowi dan Menkumham tidak mengesahkan hasil KLB Sumut karena ilegal,” ucap AHY, di DPP Partai Demokrat, Jumat (5/3/2021). 

Menurut dia, KLB yang menetapkan Moekdoko sebagai Ketua Umum sudah melanggar konstitusi partai.

Sebab, KLB yang dimotori John Allen dan kawan-kawannya tidak mendapatkan restu dari Ketua Majelis Tinggi Partai, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Untuk bisa dilakukan KLB berdasar AD/ART disetujui didukung 2/3 dari DPD dan setengah dari jumlah DPC, kedua-duanya angka minimal. Dan harus sepertujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai,” tegasnya.  

Post a Comment

0 Comments