Tegas, Ini Perintah Jokowi ke Kapolri Sigit, Soal Pelaporan Pelanggaran UU IT

Tegas, Ini Perintah Jokowi ke Kapolri Sigit, Soal Pelaporan Pelanggaran UU ITE



Kabaracehtimur.online — Presiden Joko Widodo menyinggung permasalahan yang timbul akibat penyalahgunaan rujukan UU ITE.

Dalam Rapim TNI-Polri di Istana Negara, Jokowi menegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menghormati kebebasan berpendapat dan berorganisasi.

Kemudian, Jokowi juga menyebut sebagai negara hukum, Indonesia harus menjalankan hukum yang adil, melindungi kepentingan yang lebih luas, dan menjamin rasa keadilan masyarakat.

Hal ini Jokowi sampaikan karena ia melihat semakin banyak pihak yang saling melapor dengan dasar UU ITE kemudian merasa penanganan hukum kurang adil.

Menurut Jokowi seharusnya kehadiran UU ITE dapat menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan produktif.

Namun, ia menyayangkan implementasinya yang justru menimbulkan rasa ketidakadilan.

“Kalau UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi UU ini, UU ITE ini. Karena di sinilah hulunya. Hulunya di sini, direvisi, terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” kata Jokowi seperti dalam video YouTube Setpres, Senin (15/2/2021) malam.

Selain itu, Jokowi juga menyinggung adanya pasal-pasal ‘karet’ dalam UU ITE yang menyebabkan banyaknya kesalahan dalam penafsiran.

Sehingga, ia meminta Polri membuat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal UU ITE agar penafsirannya jelas.


Sumber : NESIATIMES.COM

Post a Comment

0 Comments