Polri Masuk 5 Besar Lembaga Dilaporkan ke Ombudsman Terkait Tindak Penyiksaan


Kabaracehtimur.online - Ombudsman RI mencatat banyak menerima aduan terkait praktik tindak kekerasan dan penyiksaan dilakukan sejumlah institusi pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas. Salah satu laporan tindak kekerasan dan penyiksaan diterima Ombudsman RI itu banyak dilakukan Polri.

Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan, pihaknya menemukan masih tingginya maladministrasi tindak penyiksaan di rutan dan lapas atau pun tempat serupa tahanan dilakukan anggota Polri.

"Institusi kepolisian misalnya, masuk menjadi salah satu institusi yang terbanyak kelima yang dilaporkan masyarakat. Apakah itu terkait administratif atau pun praktik-praktik yang tidak sesuai dengan peraturan kepolisian, begitu juga di lembaga pemasyarakatan," kata Ninik dalam diskusi virtual, Senin (15/2).

Menurut Ninik, catatan lainnya terkait dengan kurangnya penyediaan CCTV dalam rangka pengawasan di lapas dan rutan atau pun tempat serupa tahanan. Apalagi di titik-titik yang krusial dan diperlukan untuk dilakukannya pengawasan secara menyeluruh.

"Untuk itu teman-teman media tidak berlebihan, bahwa pentingnya pengawasan kita semua selain pengawasan kami, pengawasan jurnalis juga penting. Juga keterlibatan masyarakat menyampaikan sehingga tidak ada lagi praktirk penyiksaan di tahanan," kata Ninik.

Sementara Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menambahkan, pihaknya juga mencatat Polri menjadi institusi terbanyak yang dilaporkan terkait praktik kekerasan.

"Sebagian mengenai prarkik kekerasan dalam proses hukum, baik penangkapan, pemeriksaan, penahanan," ujar Taufan.

Untuk itu, lanjut Taufan, pihaknya berupaya menjalin koordinasi dengan Polri agar terjadi perubahan sikap anggota dalam melakukan proses hukum.

"Karena kita harus akui secara jujur praktik kekerasan penyiksaan itu kadangkala sudah menjadi kultur dalam penanganan tahanan," Taufan menandaskan.

Reporter: Nanda Perdana Putra
Sumber: Liputan6.com [gil]


by Merdeka.com

Post a Comment

0 Comments