Belanda Tuntut Kunjungan PBB ke Papua Barat, Padahal Mantan Penjajah!?

"Mantan penjajah Indonesia, Belanda, telah menjadi negara internasional ke-83 yang meminta Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia diizinkan masuk ke Papua Barat".


Kabaracehtimur.online -- 

Menyusul pertanyaan yang diajukan oleh anggota parlemen dari tujuh partai politik Belanda, Menteri Luar Negeri Belanda Stef Blok mengatakan pekan ini bahwa Papua Barat “penting untuk dikunjungi” oleh Komisaris Tinggi “secepat mungkin”, lapor United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Blok juga mencatat bahwa pemerintah Belanda mengetahui sejumlah besar organisasi yang menentang pembaruan ketentuan “Otonomi Khusus” (Otsus) Indonesia di Papua Barat.

Sebuah petisi yang ditandatangani oleh lebih dari setengah juta orang Papua masih diedarkan di dalam negeri, tulis Asia Pacific Report.

Papua Barat

Foto: Seorang aktivis Papua yang dahinya dicat dengan bendera kelompok separatis terlarang, “Bintang Kejora” berbaris dengan warga Papua Barat lainnya selama unjuk rasa memperingati ulang tahun ke-57 dari upaya gagal oleh kepala suku Papua dalam mendeklarasikan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda, di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, Sabtu, 1 Desember 2018. Indonesia mengambil alih Papua Barat dari penjajahan Belanda pada tahun 1963 dan meresmikan kedaulatannya atas kawasan itu pada tahun 1969 melalui pemungutan suara oleh sekitar 1.000 pemimpin masyarakat, yang oleh para kritikus dianggap sebagai palsu. Sebuah kelompok separatis yang disebut “Organisasi Papua Merdeka” telah berjuang melawan pemerintahan Indonesia sejak itu. (Foto: Associated Press/Trisnadi)

Pertanyaan parlemen dan pernyataan pemerintah itu menyusul dengar pendapat Komite Urusan Luar Negeri Belanda pada November 2020, di mana anggota ULMWP (termasuk Presiden Sementara Benny Wenda) berbicara kepada anggota Parlemen Belanda.

Delapan belas negara bagian di Forum Kepulauan Pasifik (PIF) meminta Komisaris Tinggi PBB untuk diizinkan masuk ke Papua Barat pada Agustus 2019.

Lebih dari 79 negara di Organisasi Kelompok Negara Afrika, Karibia, dan Pasifik (ACP) menggemakan seruan pada Desember 2019, dan November lalu pemerintah Inggris menambahkan suaranya.

Dengan 83 negara yang saat ini meminta Indonesia untuk memberikan akses untuk PBB, tekanan terhadap Jakarta menjadi semakin besar.

Kantor Komisaris Tinggi mengatakan bahwa pihaknya masih bertujuan untuk mengamankan akses ke Papua Barat, tetapi Indonesia dihadang oleh hambatan.

Pada 30 November, kantor Komisaris Tinggi mengeluarkan pernyataan tegas yang mengutuk pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat, lapor Asia Pacific Report.

ULMWP mengumumkan pembentukan Pemerintah Sementara Papua Barat pada Desember, berjanji untuk merebut kembali negara dan merebut kembali kedaulatan Papua. Pemerintah sementara itu memimpin upaya internasional untuk mengamankan kunjungan penting PBB ke Papua Barat, dan akan terus meningkatkan tekanan pada pemerintah Indonesia.

 

Penerjemah: Desi Widiastuti

Editor: Aziza Larasati

Keterangan foto utama: Para siswa Papua menuntut kebebasan Provinsi Papua Barat selama unjuk rasa di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada 2 Desember 2013. Papua menyatakan kemerdekaan dari Belanda pada tahun 1961, tetapi Indonesia mengambil alih wilayah tersebut pada tahun 1963. (Foto: AFP/Getty/Juni Kriswanto)

Post a Comment

0 Comments