Hati Tetap Aceh Walaupun Bendera Berwarna Apa Saja


ACEHSATU.COM  Tujuh puluh lima tahun sudah “Kerajaan Aceh Darussalam” meleburkan diri ke pangkuan ibu pertiwi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bahkan Aceh lah yang memerdekakan negeri tersebut.


Itulah sebabnya mengapa Aceh digelar sebagai daerah modal meskipun saat ini mereka kerap melupakan jasa Aceh. Justru Aceh tak jarang disakiti dan dikhianati.


Kesediaan tokoh-tokoh Aceh, Ulama, dan para pejuang yang saat itu sedang mempertahankan harkat dan martabat bangsa Aceh yang ingin dikotori oleh kaum kafir Belanda untuk bergabung membantu memerdekakan Indonesia, tidak terlepas karena siasat yang dimainkan oleh Soekarno kala itu.


Setelah Indonesia merdeka maka Presiden Soekarno pun satu demi satu janji yang pernah diikrarkan mulai dikhianati.


Mulai dari peleburan Aceh sebagai bagian dari provinsi Sumatera Utara hingga tidak adanya kebebasan menjalankan syariat Islam sesuai janjinya dengan para ulama.

Akibatnya, Aceh merasa telah ditipu oleh Indonesia dan mulai melakukan perlawanan.

Sehingga terjadilah berbagai peperangan dan konflik berkecamuk di bumi Aceh.

Termasuk konflik antara GAM dan Indonesia memakan waktu paling lama.

Bukan hanya makan waktu namun juga memakan korban warga sipil yang tidak sedikit.

Kini setelah 15 tahun MoU Helsinki yang ditandatangani kedua pihak (RI dan GAM) sebagai tonggak baru perdamaian di Aceh.

Namun semangat Aceh untuk berdiri sendiri sebagai negara berdaulat tidak pernah padam.

Laporan khusus ACEHSATU.COM yang ditulis oleh Wartawan Senior media ini Yusmadi Yusuf tentang beredarnya informasi pelantikan sosok Perdana Menteri Baru Negara Acheh Darussalam di luar negeri, menandakan babak baru Gerakan Aceh Merdeka dimulai.

Dialah Dr H Yusra Habib Abdul Gani, SH yang dipercayakan untuk melanjutkan perjuangan Tgk Muhammad Hasan di Tiro dkk.

Posisi Yusra Habib menggantikan Malik Mahmud yang sudah menyatakan diri bergabung ke Indonesia pada 15 tahun silam bersama Zaini Abdullah, Muzakir Manaf, dan lain lain.

Sampai disini dapat dipahami bahwa meskipun Aceh ditetapkan sebagai provinsi dengan status otonomi khusus ternyata tidak dapat memadamkan ideologi bangsa Aceh untuk meninggalkan Indonesia.

Status otonomi khusus dan MoU Helsinki tidak mampu menjawab keinginan Aceh agar mengurungkan niat kemerdekaan sebagai negara sendiri.

Konon pula butir-butir MoU tersebut banyak yang tidak direalisasikan oleh pemerintah Indonesia.

Hal itu juga semakin menambah kekecewaan rakyat Aceh terhadap pemerintah.

Tidak hanya menurunkan tingkat kepercayaan kepada pemerintah, rakyat Aceh juga menilai Pemerintah Aceh sendiri tidak berbuat banyak untuk mengimplementasikan kewenangan yang ada seperti tercantum dalam UU PA (Undang-undang Pemerintah Aceh) termasuk MoU Helsinki.

Faksi pro kemerdekaan dan otonomi khusus saat ini saling berhadap-hadapan dalam pandangan politik.

Kelompok pro kemerdekaan menganggap perjanjian damai dengan Indonesia bukanlah kata akhir perjuangan.

Justru faksi ini terus bergerak dan menuding MoU Helsinki, UU PA, dan Otonomi Khusus telah berubah menjadi alat “penipuan” baru terhadap bangsa Aceh.

Gerakan perjuangan kemerdekaan Aceh dengan lokomotif pergerakan dikendalikan oleh ASNLF (Acheh-Sumatra National Liberation Front) yang berbasis di Jenewa Swiss semakin gencar melakukan lobi-lobi internasional untuk meraih dukungan.

Terlepas dari polemik itu, faktanya Aceh sampai hari ini belum mengalami kemajuan yang seperti diharapkan oleh UUPA.

Kondisi kemiskinan menduduki nomor wahid di Indonesia, kualitas pendidikan melorot ke urutan dasar, sedang tingkat kemajuan dalam pelaksanaan syariat Islam pemerintah pusat bersikap samar-samar.

Padahal peliknya masalah Aceh sejak dahulu disebabkan karena pelarangan syariat Islam oleh Presiden Soekarno hingga orde baru.

Bukankah tuntutan rakyat Aceh sangat jelas, sebagai daerah berjulukan Serambi Mekah, Aceh menginginkan untuk menerapkan syariat Islam secara kaffah.

Maka apabila Indonesia terus mencengkram Aceh dan menentang pelaksanaan Syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan pemerintahan dan sosial masyarakat.

Selama itu pula konflik akan terus ada dan boleh jadi eskalasi nya semakin memuncak.

Hari ini Aceh meski sudah diberikan status otonomi luas tapi itu hanya kamuflase saja yang bermaksud untuk meredam tuntutan Aceh Merdeka.

Buktinya, otonomi luas dengan segala macam kewenangan yang diberikan di dalam undang-undang tak dapat dijalankan oleh Pemerintah Aceh.

Ibarat pepesan kosong, kemasan nya saja terlihat gemuk di tapi isinya nol besar.

Keberatan pemerintah memberikan keleluasaan bagi Aceh dan umat Islam untuk menjalankan keyakinan agamanya menandakan bahwa penguasa Indonesia adalah sekuler.

Junaidi Ahmad seorang pemerhati politik dan sosial di Aceh menuliskan di akun facebooknya (Kamis, 31/12/2020) bahwa ruh politik di Nusantara (Indonesia) yang berhaluan sekuler liberalis mewarisi kolonialisme Belanda.

Mungkin itulah sebabnya mengapa Jakarta tidak suka syariat Islam berkembang di Aceh dan di Indonesia umumnya.

Padahal, kendatipun Indonesia bukan negara Islam. Namun Pancasila terutama sila pertama membolehkan nilai-nilai Ketuhanan berlaku dalam kebijakan negara, hukum, sosial dan budaya.

Akan tetapi Aceh sebagai Serambi Mekah tidak pernah memiliki kemerdekaan untuk menjalankan syariat Islam secara kaffah karena setiap aturan yang hendak dikeluarkan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pemerintah pusat.

Lalu untuk apa status otonomi khusus atau otonomi luas diberikan?

Maka jangan heran bila di Aceh sering terdengar kalimat-kalimat nyeleneh di warung-warung kopi bila berbicara tentang penguasa Indonesia yang ingkar janji.

Rakyat Aceh masih sulit mempercayai orang-orang Jakarta.

Apalagi bila mengingat bagaimana kekerasan yang dialami semasa konflik dan penetapan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) masa itu.

Rakyat Aceh masih ingat dengan sejumlah nama penguasa dan para jenderal yang dulu getol “memerangi” mereka.

Ribuan warga sipil tak berdosa yang tidak terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka dibunuh, tidak sedikit pula anak-anak dan perempuan menjadi korban keganasan para serdadu.

Sejarah mencatat bagaimana sadisnya perlakuan buruk yang dialami, layaknya mereka memperlakukan seekor binatang, tanpa perikemanusiaan.

Sayangnya, peristiwa berdarah yang menelan ribuan jiwa manusia secara paksa oleh aparat dan kombatan tidak kunjung diusut dengan pelanggaran HAM berat.

Halo KKR Aceh apa ya kabar?

Sampai disitu rakyat Aceh rasanya sudah merasa lelah dengan semua permainan tokoh tokoh nasional yang sangat jawasentris dalam menjalankan pemerintahan Indonesia.

Kini setelah 15 tahun Aceh damai, dan semoga akan selalu damai sepanjang masa.

Mari kita isi kemerdekaan Aceh ini dengan nilai-nilai Islam dan budaya Aceh.

Kita perlu menguatkan sistem pemerintahan yang berkarakter khas Aceh yang Islami, kebersamaan, dan toleran.

Aceh perlu menampilkan dirinya sebagai sebuah bangsa yang mapan, sebagai entitas muslim yang dulu berjaya dan mampu membangun peradaban Islam dunia.

Tidak perlu terkecoh dengan bendera dan warnanya.

Tidak harus rakyat Aceh mengubah dirinya menjadi karakter bangsa lain hanya karena bendera apalagi jika ikut ikutan, sebab itu membunuh karakter sendiri.

Semoga di tahun 2021 Aceh selalu diberikan kedamaian dan kesejahteraan oleh Allah SWT dan lahirnya para ulama yang selalu mencintai bangsanya dan agama yang lurus sepanjang masa. (*)


Post a Comment

0 Comments