Menyelidiki “Perdana Menteri” Baru Aceh Darussalam



Oleh: Bukhari Raden

ACEHSATU.COM — Bila melihat kebelakang, semenjak perjuangan kemerdekaan yang di proklamirkan oleh Tgk Hasan di Tiro, paling tidak ada tiga atau empat kali ”pelantikan” kabinet Negara Aceh.

Pertama; kabinet yang langsung dilantik oleh Wali Negara sendiri di rimba Aceh.  Saat itu beliau terjun langsung bersama rakyat di Aceh.

Kedua; perubahan jabatan dari kabinet itu sendiri (Reshuffle).  Saat itu beliau bersama pengikutnya di Stavanger, Norwegia pada 19-21 Juli 2002. Ini merujuk kepada isi keputusan yang disebut “Deklarasi Stavanger”.

Ketiga; ”pelantikan” yang di klaim oleh sebahagian kecil kelompok pejuang kemerdekaan yang mengatasnamakan FPP (Forum Panitia Pelaksana) dan DPNAD (Dewan Pertahanan Negara Aceh Darussalam). 

Ini diketahui setelah membaca siaran pers Abu Arafah yang mengaku sebagai Biro Penerangan Komando Pusat Tentara Negara Aceh Darussalam.

Intinya di situ tercantum bahwa Guru Rahman Sjeh Ismail telah ”diangkat” sebagai Perdana Menteri Negara Aceh Darussalam.

Keempat; baru saja mencuat yaitu pada 3 Desember 2020 lalu.

Dari sosial media diketahui bahwa ”terpilih” Perdana Menteri Negara Aceh Darussalam juga lainnya, namun sosok tersebut Yusra Habib Abdul Ghani.

Kononnya beliau mengklaim telah dipilih oleh majelis Negara Acheh Darussalam (NAD) pada 22 Agustus 2020 lalu di Aceh.

Dari narasi yang disampaikan, salah satunya untuk mengisi kekosongan kabinet yang telah di tinggalkan oleh kedua pimpinan GAM yaitu Malik Mahmud dan Zaini Abdullah.

Dengan kata lain, menggantikan jabatan Malik Mahmud yang telah menyerah.

Atas pelantikan Perdana Menteri baru Aceh Darussalam tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis artikel ini.

Semoga menjadi acuan dan pemikiran kepada bangsa Aceh dalam memperjuangkan kemerdekaan Aceh kedepan.

Tersebutlah setelah penandatangan MoU Helsinki yang telah berjalan 15 tahun lebih tanpa ada titik terangnya.

Banyak yang bertanya-tanya kemana arah tujuan perjuangan kemerdekaan yang telah memakan puluhan ribu korban dan meninggalkan luka yang amat dalam itu.

Ini terutama bagi mereka seperti anak-anak syuhada yang sampai kini banyak tidak mengetahui keberadaan pusara orang tuanya.

Atas dasar itulah mungkin sebagian bangsa Aceh mulai tergerak hati untuk membuat lembaran baru sekaligus melanjutkan histori perjuangan yang hampir dapat dilumpuhkan oleh pembesar-pembesar militer Indonesia.

Peran Yusra Habib

Hadirlah nama seorang aktivis GAM yang hidup di pengasingan.

Di waktu yang sama sempat menulis beberapa buku tentang perjuangan kemerdekaan Aceh.

Dia adalah Yusra Habib Abdul Ghani, berdomisili di Denmark serta sejak 1990 an tercatat sebelumnya bermukim di Malaysia dengan salah satu statusnya sebagai pengungsi politik yang diiktiraf oleh UNHCR, Kuala Lumpur.

Saat di Denmark, dia berkampanye bersama GAM hingga menjelang penandatanganan perjanjian MoU Helsinki.

Pada sesi terakhir perjanjian itu, menurut pengakuannya, dan dua rekan seperjuangannya menarik diri.

Menurutnya karena perjanjian itu sendiri tidak sesuai dengan akidah perjuangan yang selama ini di perjuangkannya.

Setelah penandatanganan perjanjian antara RI dan GAM itu selesai dia pernah mendeklarasikan sebuah organisasi yang menurutnya sebagai organisasi penyelamat perjuangan.

Namun, ide itu tenggelam tanpa suatu titik temu.

Selain itu, paska MoU Helsinki, diantara lain terdapat Markas GAM Eropa di bawah komando dr. Husaini Hasan yang aktif melanjutkan perjuangan Aceh Merdeka dan sangat kritis terhadap cara-cara Malik Mamud cs bekerja.

Beberapa tahun kemudian lahir lagi organisasi pejuang seperti Komite Persiapan Aceh Merdeka Demokratik (KPAMD) yang dipimpin oleh sejumlah pemuda Aceh secara kolektif, dan seterus nya GIAS (Government of Independence of Acheh Sumatra) yang dipimpin oleh veteran 76, Ir Teuku Asnawi Ali di Amerika.

Pada musim Semi 2012 di Denmark, organisasi ASNLF diaktifkan kembali melalui musyawarah Bangsa Aceh dari perwakilan berbagai negara. 

Jauh hari sebelum rapat dilaksanakan, atas inisiatif komite dan panitia oleh Ariffadhillah dan kawan-kawan, mereka mengundang seluruh elemen bangsa Aceh di manapun berada seperti dari Amerika Serikat, Australia, Norwegia, Jerman, Belanda, Swedia, Malaysia, dan tentu saja Denmark sebagai tuan rumah turut di undangnya.

Malangnya, Yusra Habib yang tinggal di Denmark tidak terlihat di situ, sedangkan dari Amerika dan Kanada sanggup mengirimkan perwakilannya.

Dalam hal ini tidak memungkinkan hadir dari Aceh dikarenakan alasan keamanan sehingga alternatifnya mengikuti melalui jaringan alam maya.

Seiring dengan waktu ASNLF sering berinteraksi di tingkat internasional dan kemudian di waktu yang sama mencetak generasi mudanya untuk mencari pengalaman di even-even internasional. 

Salah satunya seperti di kantor PBB Jenewa serta even pelatihan kader diplomat yang digagas oleh UNPO.

Salah satu hasil pelatihan tersebut, aktivis ASNLF kerap hadir untuk mengahadang Indonesia dalam memutar balik fakta dan opini di mata masyarakat internasional terutama yang berkaitan dengan isu Aceh.

Perdana Menteri Pro Kontra

Kembali kepada pengangkatan Perdana Menteri yang kali ini dipenuhi pro dan kontra. Ini bisa jadi dikarenakan demokrasi yang telah tumbuh subur atau memang dalam pelantikan itu sendiri tidak memenuhi syarat dan prosedur pengangkatan.

Seperti biasanya sebelum pengangkatan seorang pemegang kuasa atau amanah yang tertinggi, itu lazimnya melalui persetujuan dari berbagai pihak atau meskipun timbul kontroversial minimal diketahui oleh sesama faksi pejuang itu sendiri.

Dalam pelantikan tersebut terlihat tidak begitu serius dan cenderung  menggunakan opini sendiri, bahkan tidak adanya sosialisasi dan undangan kepada masyarakat Aceh.

Padahal di tiga negara Skandinavia–Swedia, Denmark dan Norwegia–terdapat paling kurang 500 bangsa Aceh, sudah sepatutnya diajak kalau memang untuk kepentingan perjuangan Aceh Merdeka?

Nuansa keganjilan juga tercermin saat tiba-tiba adanya Qadhi dan Majelis negara Aceh yang telah terbentuk.

Dalam siaran pers yang tersiar katanya ada 13 wilayah di Aceh yang telah menyetujui dalam mengangkat Perdana Menteri Aceh Darussalam tersebut tetapi pada kenyataanya terlihat samar-samar.

Deklarasi Stavanger

Bila melihat kepada pernyataan yang disampaikan oleh Yusra Habib Abdul Ghani bahwa pembentukan Perdana Menteri Negara Acheh Darussalam (PM NAD) salah satunya mengacu kepada hasil Deklarasi Stavanger.

Anehnya, hasil rapat yang disebut rapat Ban Sigom Dônja tersebut malah menunjukkan fakta lain:

– Dari hasil rapat tersebut tidak pernah diputuskan bahwa nama untuk negara Aceh adalah Negara Acheh Darussalam atau embel embel Darussalam. Salah satu poin yang sesuai adalah nama AGAM bertukar menjadi TNA (Tentara Negara Aceh).

– Pergantian kabinet atau lebih tepat promosi seperti dr Zaini Abdullah dari Menteri Kesehatan menjadi Menteri Luar Negeri. Sedangkan Malik Mahmud dipromosikan menjadi Perdana Menteri dan Wali Negara Tgk Hasan di Tiro tetap sebagai Head of State.

– Boleh jadi pergantian panglima Tgk Abdullah Syafi’i kepada Muzakir Manaf di Aceh itu pun menurut hemat saya suatu agenda yang terselubung.

– Dalam rapat tersebut tidak pernah mengemuka bila nama ASNLF sebagai salah satu motor perjuangan Tgk Hasan di Tiro sebelumnya (sebagai presidennya) konon katanya telah dibubarkan. Ini adalah tidak benar.

Bagaimanapun dalam rapat tersebut tidak semua kebijakan dapat di terima oleh semua elemen rakyat Aceh atau sesama pejuang itu sendiri.

Sebagai contoh hadirnya M Nur Juli yang sebelumnya di Malaysia terdengar samar bahwa pernah bersumpah untuk menghancurkan perjuangan kemerdekaan Aceh pimpinan Tgk Hasan di Tiro.

Sebab kehadiran beliau nyata sebagai stakeholder dalam rapat tersebut.

Sebagai bukti ketika terjadi akumulasi ketidaksetujuan, beliau tampil secara simpatik dan mengancam akan memboikot rapat dengan kata-kata bijaknya.  Semua yang hadir diam tak berkutik.

Pada hakikatnya dalam berbagai persetujuan kesepakatan rapat “Ban Sigom Dônja” tersebut tidak semuanya atas persetujuan Tgk Hasan di Tiro atau dari buah pikiran beliau sendiri.

Tentu saja kondisi beliau tidak sama seperti sebelum tahun 1997.  Sebelum beliau sakit, hampir semua kebijakan atas inisiatif beliau sendiri.

Kala itu beliau memang dihadirkan dalam rapat tiga hari tersebut dan tidak pernah melakukan intervensi.

Dalam membuat kesepakatan dan pengangkatan itu sendiri, sekali kali beliau ditanyakan. Lalu beliau mengangguk dan mengatakan “Yes”, yang bermakna ”setuju”.

Bila sesuatu hal hendak di ajukan, biasanya biro penerangan saat itu Bakhtiar Abdullah menyampaikan dengan menggunakan bahasa Inggris dan jawaban yang tentu saja sama ”Yes” dan tidak lebih dari itu.

Padahal yang hadir saat itu tidak satupun dari bangsa luar, hanya bangsa Aceh, dan tidak banyak yang mengerti bahasa Inggris. Padahal Tgk Hasan Tiro sendiri sangat mencintai bahasa ibunya, bahasa Aceh.

Dari hasil rapat tersebut dapat dilihat di sini bahwa:

Bila membandingkan pernyataan Yusra Habib Abdul Ghani tentu saja bertolak belakang, bukan hanya dengan hasil rapat “Ban Sigom Dônja” di Stavanger tapi juga bertolak belakang dengan apa yang telah Tgk Hasan di Tiro tetapkan sebelum beliau sakit.

Intinya, Head of State (Wali Negara) adalah beliau sendiri dan ASNLF adalah alat penggerak (motor) perjuangan.

Beliau tidak pernah menggunakan nama sebagai sebuah negara di kala menjalankan diplomasinya dengan berbagai pihak.

Salah satu alasannya kita belum terdaftar di dunia internasional sebagai sebuah negara.  Beliau selalu menggunakan nama ASNLF untuk melakukan lobi dengan pihak internasional.

Lebih jauh lagi bila mengacu kepada kesultanan Aceh, tentu saja bukan perdana menteri yang perlu di angkat melainkan harus di pilih seorang raja dahulu. 

Boleh jadi dari keturunan seorang raja yang bijak dan di angkat secara transparan oleh mayoritas bangsa Aceh. (*)

Penulis adalah salah seorang peserta rapat GAM di Stavanger, Juli 2002

Post a Comment

0 Comments