Babak Baru Gerakan Aceh Merdeka Muncul Dari Luar Negeri


ACEHSATU.COM — Babak baru gerakan Aceh merdeka muncul di luar negeri. Sosok Dr. H. Yusra Habib Abdul Gani, SH menjadi pencetus.

Yusra Habib mengukuhkan dirinya sebagai Perdana Menteri Negara Acheh Darussalam.

Ia mengklaim mendapat dukungan 13 dari 17 Anggota Majelis Negara atau pejabat setingkat senator.

Menariknya, para senator ini bermukim di Aceh.

Simak liputan khusus Jurnalis Acehsatu.com, Yusmadi Yusuf yang berhasil mewawancarai sang “Perdana Menteri” di pengasingan ini.

Berawal dari Putusan Pengadilan Distrik Huddinge

Sebuah video bertebaran di media sosial sejak awal Desember 2020.

Video itu berisi pengukuhan terhadap kesinambungan perjuangan kemerdekaan Aceh dengan deklarasi Pemerintah Nanggroe Acheh Darussalam.

Sang deklarator adalah Dr. H. Yusra Habib Abdul Gani, SH.

Penerima suaka politik dari Pemerintah Denmark ini menyebut bahwa perjuangan kemerdekaan Aceh akan tetap berlanjut, meski GAM sudah menyepakati perjanjian damai dengan Pemerintah Indonesia di Helsinki tahun 2005.

“Setelah GAM berdamai dengan Indonesia, secara yuridis dan politis telah melucuti status dan membekukan fungsi, tugas, wewenang Malik Mahmud sebagai Perdana Menteri Acheh Darussalam dan Zaini Abdullah (Menteri Luar Negeri),” kata Yusra Habib dalam wawacara khusus dengan ACEHSATU.com, Ahad (27/12/2020).

Yusra pun menceritakan  sejarah panjang perjuangan kemerdekaan Aceh. Baginya, Pemerintah Aceh di pengasingan masih tetap harus dijalankan.

Keabsahan Pemerintah Aceh di pengasingan menurut Yusra sudah terbukti jauh-jauh hari.

Putusan Pengadilan Distrik Huddinge, Stockholm, Swedia yang membebaskan dua petinggi Gerakan Aceh Merdeka, yakni Perdana Menteri Malik Mahmud dan Menteri Luar Negeri Zaini Abdullah dari tahanan kejaksaan pada tahun 2004.


Sebelumnya Malik Mahmud dan Zaini Abdullah sempat ditahan atas pengajuan dari Pemerintah Indonesia.

“Alasan untuk melepaskan tahanan: bukti-bukti yang disampaikan kepada pengadilan tidak cukup kuat,” ujar kepala panitera Pengadilan Huddinge Olof Larsberger.

Sidang itu dipimpin hakim Lars Tomt. Para tersangka didampingi pengacara Leif Gustafsom, Leif Silbersky, dan Peter Alphin.

Malik dan Zaini bebas dari tahanan karena bukti-bukti yang disampaikan kejaksaan tidak cukup kuat.

Fakta hukum inilah yang menurut Yusra Habib menjadi bukti kepada dunia bahwa Pemerintah Aceh Darussalam di pengasingan sah, baik secara Hukum Perang maupun Hukum Internasional.

Kekosongan Kekuasaan

Sejak Memorandum of Understanding  (MoU) di Helsinki pada 15 Agustus 2005 ditandatangani oleh Perdana Menteri GAM, Malik Mahmud, Yusra berpendapat bahwa perjuangan kemerdekaan Aceh tidak berhenti.

Hanya saja, Malik Mahmud dan Zaini Abdullah tidak bisa lagi membuat hubungan diplomatik atas nama Negara Acheh Darussalam.

“Artinya ada kekosongan kekuasaan –vacum of power– dalam Pemerintahan Negara Acheh Darussalam sudah terjadi sejak tahun 2005,” kata Yusra.


Bahkan, Malik Mahmud dan Zaini Abdullah menukar status kewarganegaraan menjadi WNI pada Juni 2010.

Malik Mahmud juga diangkat sebagai Wali Nanggroë, sementara Zaini Abdullah menjadi Gubernur Acheh (2012-2017).

“Status mereka jelas sebagai aparatur pemerintah RI,” tegas Yusra.

Dengan begitu semua jabatan dan gelar yang melekat pada dir imereka otomatis lucut dan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atasnama Negara Acheh Darussalam.

“Karena itu saya mengumumkan kepada bangsa Acheh khususnya dan seluruh masyarakat dunia internasional umumnya bahwa: Pemerintah Negara Acheh Darussalam dan pemimpin baru yang  sah telah terbentuk kembali,terhitung sejak 3 Desember 2020,” kata putra yang berasal dari tanah Linge ini.

Bukan ambisi kekuasaan

“Tidak ada dalam riwayat leluhur saya yang suka untuk berebut kekuasaan. Amanah ini semata-mata hanya untuk melanjutkan perjuangan yang mulia,” kata Yusra Habib memberi alasannya menerima amanah dari Anggota Majelis Negara Acheh Darussalam.

Dunia pun tetap melihat Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia.

“Aksi diplomatik inilah yang akan terus saya lakukan setelah saya dilantik sebagai Perdana Menteri,” tukas Yusra.


Yusra pun mengaku sudah dipilih Qadhi Negara, Anggota Majelis Tuha Peut, dan Anggota Majelis Lapan 13 dari 17 wilayah di Aceh.

“Mereka semua ada di Aceh,” kata Yusra sambil terkekeh. (Bersambung)


Post a Comment

0 Comments