Terkait Pemberhentian Jabatan,Wabup Aceh Timur Gugat Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh


HABANANGGROE24.COM | ACEH TIMUR - Terkait pemberhentian jabatan Syahrul Syamaun sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PA Aceh Timur sebagaimana surat Keputusan diterbitkan DPA-PA Nomor: 119/KPTS-DPA/VI/2020 tentang Pelaksana Tugas DPW-PA Wilayah Aceh Timur tanggal 10 Februari 2020,Wakil Bupati Aceh Timur Syahrul Bin Syamaun melalui Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum Muhammad Reza Maulana SH, Kamis (4/6/2020), resmi mendaftarkan gugatan hukum terhadap Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA), di Pengadilan Negeri Banda Aceh.


“Soal materi yang kami gugat sebenarnya banyak hal yang perlu diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh. Namun, intinya bahwa pemberhentian tersebut tidak sebagaimana ketentuan AD/ART Partai Aceh. Klien kami juga sampai hari ini tidak mengetahui secara pasti apa dasar dan alasan hukum yang sesuai dengan AD/ART sehingga klien kami diberhentikan dari Ketua DPW PA Aceh Timur. Untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan maka gugatan ini penting untuk kami ajukan,” kata Muhammad Reza Maulana dalam siaran persnya.

Reza Maulana menyebut upaya internal pernah disampaikan Syahrul Syamaun kepada Majelis Tuha Peut DPA PA/Mahkamah Partai Aceh tidak direspons atau ditanggapi sebagaimana seharusnya.

“Bahkan selama klien kami memotori organisasi kepartaian di Aceh Timur banyak sekali hal-hal yang dapat dikatagorikan berhasil yang telah dilakukan klien kami. Terlebih lagi suara rakyat untuk Partai Aceh di Aceh Timur masih cukup tinggi dibandingkan suara partai lokal lainnya maupun nasional, sehingga pemberhentian klien kami dari Ketua DPW dianggap sebagai suatu kekeliruan yang harus diluruskan di pengadilan,” Kata Reza Maulana

 
Dilihat dari judul surat pemberhentian itu sendiri tertulis “Pelaksana Tugas (Plt), padahal dalam AD/ART Partai Aceh sama sekali tidak dikenal adanya jabatan yang dinamai, kecuali pejabat (Pj).

Selain itu, klien-nya juga butuh alasan-alasan hukum baik substansi maupun prosedur pemberhentian seorang Ketua DPW-PA yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan AD/ART. “Untuk itu kami mendaftarkan gugatan ini ke pengadilan untuk diperiksa, diadili dan diputus dalam putusan hukum yang akan kita patuhi bersama,” demikian Muhammad Reza Maulana.

Post a Comment

0 Comments